Home / Warta / OJK / OJK Bersama 7 Lembaga Akan Buat SKB Tindak Investasi Ilegal
Istimewa

OJK Bersama 7 Lembaga Akan Buat SKB Tindak Investasi Ilegal

JAKARTA, WOL – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan rancangan Surat Keputusan Bersama (SKB) bersama tujuh lembaga untuk bekerja sama menindak investasi ilegal.

Tujuh lembaga ini tergabung dalam satuan tugas waspada investasi yang dipimpin oleh OJK. Direktur Kebijakan dan Dukungan Penyidikan OJK Tongam Lumban Tobing mengatakan, ketujuh lembaga tersebut adalah OJK, Kepolisian, Kejaksaan Agung, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

”Kami akan kumpulkan dulu biro hukum,” kata Tongam mengutip keterangan tertulis.

OJK mencatat 406 perusahaan investasi ilegal berdasarkan laporan masyarakat hingga medio 2016. Jumlah ini meningkat dua kali lipat dibanding pada 2014 yang hanya 262 perusahaan yang diintai. Sayangnya, kata Tongam, OJK tak memiliki kewenangan penuh untuk menindak seluruh terlapor lantaran izin usaha dikeluarkan dari lembaga yang berbeda.

Setelah SKB ditandatangani, Togam berharap presiden mengeluarkan peraturan pemerintah atau keputusan presiden untuk memberi kewenangan lebih pada satuan tugas ini.

”Dengan peraturan itu, satgas bisa ditakuti seperti di Amerika. Di sana ada tax force yang bisa menindak sekaligus,” tuturnya.

Dia memperingatkan masyarakat untuk waspada terhadap praktik penipuan berkedok investasi yang menawarkan imbal hasil besar tanpa risiko. Sebab, tidak ada investasi tanpa ada risiko, apalagi tidak memiliki izin dari OJK. Salah satu contohnya investasi Dream for Freedom yang mendapat izin dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakarta Barat.

Investasi ini menawarkan bisnis dengan keuntungan yang sangat besar tetapi tidak logis. ”Karena hanya kesepakatan bersama, penindakan dikembalikan ke lembaga masing- masing,” kata dia.

Beberapa kasus dengan modus skema ponzi hanya dapat ditangani oleh Kementerian Perdagangan, sementara unit investasi yang mirip kerja koperasi ditindak oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Tongam mengakui, tumpang tindih kewenangan inilah yang membuat penindakan tak bertaring tajam. Selain itu, penindakan terbatas akibat regulasi otonomi daerah. ”Kementerian di tingkat pusat tidak bisa menarik kasus di daerah,” ujarnya.(hls/data1)

Check Also

Angin Kencang Hancurkan 30.000 Hektar Hutan di Polandia

POLANDIA, WOL – Sebanyak 30.000 hektare hutan telah hancur total setelah angin kencang dan hujan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: