_
Home / Warta / Ekonomi dan Bisnis / OJK Ancam LKM Nakal
WOL Photo/Eko kurniawan Tarore

OJK Ancam LKM Nakal

MEDAN,WOL-Lembaga Keuangan Mikro (LKM) wajib memperoleh ijin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui pengukuhan paling lambat 8 Januari 2016.

“Jika LKM yang salah satu kegiatannya menghimpun dana masyarakat tersebut belum memperoleh ijin sampai 8 Januari 2016 maka akan kena sanksi pidana,” tegas Edi Setyadi, Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK kepada Wartawan, Rabu (26/8).

Dia memaparkan hal itu kepada wartawan di sela  Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) beserta Peraturan Pelaksanaannya di Medan, didampingi Kepala  Kantor Regional (KR) 5 Sumarera OJK Ahmad Sukro Tratmono, Kabiro Keuangan Pemprovsu Bendaro Siregar dan Lukdir Gultom, Direktur Pengawasan Bank KR 5 Sumatera OJK dan diikuti 86 SKPD dari 27 kabupaten/kota di Sumut.

Kewajiban LKM memiliki ijin usaha dari OJK sesuai dengan UU nomor 1 tahun 2013 tentang LKM berlaku pengurusannya sejak 8 Januari 2015 dan berakhir paling lambat 8 Januari 2016. Namun menjelang awal Januari 2016, secara nasional baru 8 yang mengurus ijin LKM, sedangkan di Sumut baru satu LKM yang masih dalam proses. OJK terus mensosialisasikan LKM karena masa  pengurusan tinggal beberapa bulan lagi.

“Untuk pengurusan ijin di OJK, tidak dipungut biaya apapun, namun kendala belum banyaknya realisasi pengurusan ijin usaha dari OJK antara lain masalah akte pendirian, data perusahaan dan surat rekomendasi pengawasan Dewan pengawasnya,”ungkapnya.

Seperti pada laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) mendata ada 56 juta Usaha mikro kecil menengah (UMKM), diantaranya sekira 99 persen usaha mikro atau sekira 55 juta. Yang bisa dilayani hanya kurang dari 10 juta saja.

“Artinya masih banyak potensi yang bisa diangkat dari UMKM, usaha mikro tersebut  menganggap proses perbankan terlalu sulit, juga masih susah membuat laporan keuangan yang diinginkan perbankan. Kehadiran UMKM ini mendekatkan usaha formal yang pengawasnya sesuai UU yakni OJK,”ujarnya.

Saat ini, lanjutnya OJK mengawasi sekira Rp7.000 Triliun dari Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dan perbankan. Jadi bila usaha mikro bergabung maka asetnya lebih besar lagi. LKM berfungsi seperti bank sekaligus sebagai wadah konsultasi untuk membantu mereka dan bisa akses nanti ke perbankan.

Sementara itu Kepala Kantor Regional 5 Sumatera OJK Ahmad Sukro Tratmono mengatakan, di Medan ada 62 kantor bank di Medan, INKB ada176 kantor (pembiayaan), ditambah Pegadaian dan sebaginya, maka ada sekira 300 kantor.

Bentuk badan hukum LKM adalah PT dan koperasi. PT sahamnya minimal 60 persen dimiliki pemda kabupaten/kota, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) atau Badan Usaha Milik Kelurahan. Sisa kepemilikan hanya dapat dimiliki perseorangan (maksimal 20 persen) dan koperasi.

“LKM dilarang dimiliki asing baik langsung atau tak langsung, permodalan LKM ditetapkan kelurahan/desa Rp50 juta, kabupaten/kota Rp100 juta dan kabupaten/kota Rp500 juta,”ujarnya.

Khusus untuk LKM yang sudah berdiri dan beroperasi sebelum belakunya UU LKM seperti bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, badan kredit desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan lembaga lainnya wajib memperoleh ijin OJK. Bagi yang tidak memperolehnya sampai batas waktu tersebut akan dikenakan sanksi.

“Untuk pengawasannya nanti didelegasikan ke Pemprovsu, Pemkab/Pemko sampai pedesaan tapi tetap dibawah naungan OJK,”pungkasnya.(WOL/EKO/data2).

适适

Check Also

Jafri: Hasil Imbang Patut Kita Syukuri

MEDAN, Waspada.co.id – PSMS Medan sukses menahan imbang Persik Kediri 1-1 dalam laga perdana babak ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.