Home / Warta / Politik / Nurdin Halid Bantah Gelar Musda Diam-diam
WOL Photo

Nurdin Halid Bantah Gelar Musda Diam-diam

JAKARTA, WOL – Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Nurdin Halid, membantah telah menggelar Musyawarah Daerah di Bali, Lampung dan Nusa Tenggara Timur secara diam-diam.

Informasi itu sebelumnya disebut oleh Ketua DPP hasil Munas Ancol, Agun Gunanjar Sudarsa. “Bohong itu kalau dibilang ada musda diam-diam,” ucap Nurdin saat dihubungi wartawan, Rabu (17/2).

Dia mengatakan, musda untuk ketiga daerah tersebut sudah digelar sejak bulan November-Desember. Saat itu, Musda masih dilakukan dibawah kepemimpinan Golkar Munas Bali karena SK Munas Riau diaktifkan kembali oleh Menkumham.

Sementara, pada periode bulan Februari ini pihaknya hanya melantik kepengurusan hasil Musda. Pelantikan tersebut juga dipimpin langsung oleh Aburizal Bakrie.

Nurdin pun curiga ada motif tertentu dibalik tudingan yang disampaikan oleh Agun Gunanjar ini. “Ini karena mereka tidak bisa melawan strategi saya,” kata dia.

Nurdin enggan mengungkapkan strategi apa yang sedang ia mainkan. Mantan Ketua Umum PSSI ini hanya memastikan bahwa strategi tersebut sah dalam tata cara berorganisasi partai Golkar.

“Ibaratnya saya ini kan ahli bola, mereka tidak bisa melawan strategi. Harusnya mereka undang saya, biar saya ajarkan,” kata Nurdin.

Agun Gunanjar sebelumnya mengaku khawatir Musyawarah Nasional rekonsiliasi partai Golkar akan kembali kisruh karena sikap Nurdin yang melakukan Musda secara diam-diam.

Dengan pelantikan pengurus ini, lanjut Agun, maka kepesertaan di Munas akan jadi masalah. “Seharusnya peserta munas nanti adalah pengurus DPD Golkar eks Munas Riau, artinya yang sebelum konflik,” ucap Agun.

Dia menyarankan masalah kepengurusan di daerah ini harus diselesaikan lebih dulu oleh DPP Golkar bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK).

Dengan pelantikan pengurus ini, lanjut Agun, maka kepesertaan di Munas akan jadi masalah. Sebab, Nurdin Halid yang merupakan Ketua Pemenangan Pemilu untuk Sulawesi, harusnya tak berhak mengatur kepengurusan di daerah.

“Seharusnya peserta munas nanti adalah pengurus DPD Golkar eks Munas Riau, artinya yang sebelum konflik. Mereka ini ada yang sudah di-plt-kan karena melawan kebijkan ARB. Ini yang rawan menggugat,” ucap Agun.

Dia menyarankan masalah kepengurusan di daerah ini harus diselesaikan lebih dulu oleh DPP Golkar bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK).

Harus dipetakan mana saja DPD Golkar sebelum konflik internal yang berhak jadi peserta Munas.(kompas/data2)

Check Also

Setnov Sebut Eni Kantongi Bukti Aliran Suap PLTU Riau untuk Munaslub Golkar

  JAKARTA – Terpidana kasus korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto (Setnov) menyebut Eni Maulani Saragih ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: