Home / Warta / Politik / NU Puji Pemerintah Soal Aturan Pelapor Korupsi Diberi Hadiah
Robikin Emhas./foto: Istimewa

NU Puji Pemerintah Soal Aturan Pelapor Korupsi Diberi Hadiah

JAKARTA, Waspada.co.id – Nahdlatul Ulama memuji aturan baru yang diterbitkan pemerintah tentang penghargaan dan hadiah bagi warga pelapor tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum.

NU menganggap regulasi baru yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 itu sebagai wujud komitmen sungguh-sungguh pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam pemberantasan korupsi.

“Sesuatu yang patut dipuji,” kata Robikin Emhas, ketua Bidang Hukum dan Konstitusi Pengurus Besar NU, melalui keterangan tertulisnya untuk VIVA pada Rabu, 10 Oktober 2018.

Peraturan itu, menurut Robikin, tak hanya wujud penghargaan kepada warga negara yang melaporkan kepada aparat jika mengetahui tindak pidana korupsi, tetapi juga merangsang partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Sebab korupsi terkategori kejahatan luar biasa sehingga memerlukan peran masyarakat.

Namun, Robikin mengingatkan, pengungkapan atau pelaporan harus sesuai peraturan perundang-undangan, yakni diungkapkan dan disampaikan kepada aparat penegak hukum. “Tidak boleh atas nama peran serta masyarakat dalam memberantas korupsi lalu secara serampangan mengungkap kasus korupsi di laman media sosial atau di wilayah publik lainnya,” ujarnya.

Dia berpendapat, meski laporan dan buktinya diklaim kuat atau valid, aparat penegak hukum tetap perlu terlebih dahulu mengujinya dengan prosedur-prosedur penyelidikan sebelum dibuktikan di pengadilan. Pengungkapan kasus korupsi secara serampangan dapat berdampak buruk bagi seseorang dan keluarga yang belum tentu bersalah.

“Meski korupsi merupakan extraordinary crime, hindarkan kemungkinan terjadinya trial by the press (peradilan melalui media massa; bukan peradilan sesungguhnya). Karena dalam negara yang beradab, praduga tak bersalah dalam penegakan hukum harus tetap dijunjung tinggi,” ujarnya.

Hadiah Rp200 juta
Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan itu diterbitkan dengan menimbang pasal 41 ayat (5) dan pasal 42 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah ditetapkan PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Pengharaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Para pelapor kasus korupsi, berdasarkan peraturan itu, dapat diberikan penghargaan berupa piagam dan premi sebesar 2 persen dari total kerugian keuangan negara sebagaimana yang diatur dalam pasal 17. Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp200 juta.

Pelapor atau masyarakat yang memberikan informasi tentang dugaan perkara suap juga akan mendapat apresiasi dengan besaran premi paling banyak Rp10 juta.

Pemberian penghargaan berupa piagam atau premi yang dilaksanakan berdasarkan penilaian dalam keputusan pimpinan instansi penegak hukum. Pengharaan atau premi dari pelapor atau masyarakat yang memberikan informasi dugaan tindak pidana korupsi atau suap akan dibayarkan paling lama tujuh hari kerja sejak tanggal berakhirnya penilaian. (viva/ags/data2)

Check Also

NU: Masjid Jangan Jadi Tempat Kampanye

  SEMARANG – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengimbau pihak-pihak tertentu untuk tidak memanfaatkan masjid ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: