Breaking News
Home / Warta / Politik / Novanto Tersangka Lagi, PPP: KPK Punya Pertimbangan Hukum
Wasekjen PPP Achmad Baidowi . (ist)
Wasekjen PPP Achmad Baidowi . (ist)

Novanto Tersangka Lagi, PPP: KPK Punya Pertimbangan Hukum

JAKARTA, WOL – Wasekjen PPP Achmad Baidowi mengatakan wajar bila pihak Ketua DPR Setya Novanto menduga pimpinan KPK langgar hukum saat menetapkan kliennya sebagai tersangka. Itu adalah hak Novanto.

“Itu hak mereka mengklaim seperti itu,” katanya, Sabtu (11/11).

Ia menjelaskan, pihaknya percaya KPK tidak akan mengeluarkan keputusan tanpa pertimbangan bahkan landasan hukum yang jelas. “KPK tentu memiliki pertimbangan hukum sendiri,” ujarnya.

Sebelumnya, Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi resmi melaporkan Ketua KPK Agus Rahardjo dan kawan-kawan ke Bareskrim Polri usai menetapkan Novanto sebagai tersangka lagi pada Jumat (10/11) malam.

“Kami dari tim kuasa hukum telah resmi melaporkan ke Bareskrim. Disini yang kita laporkan ada Agus Rahardjo, Aris Budiman (Dirdik KPK), Saut Situmorang (Wakil Ketua KPK), Adam Manik,” katanya di Bareskrim.

Ia menjelaskan pihaknya melaporkan dugaan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 414 juncto Pasal 421, dimana isi dari Pasal 414 adalah barang siapa melawan putusan pengadilan diancam hukuman penjara 9 tahun. Lalu, Pasal 421 itu menyalahgunakan kekuasaannya diancam satu tahun penjara.

“Mereka yang tanda tangani surat itu semua (penetapak tersangka Novanto). Kami sudah berikan bukti dimana SPDP yang diumumkan itu bukti dimana oknum KPK melakukan penghinaan terhadap putusan pengadilan,” ujarnya.

Diketahui, KPK secara resmi mengumumkan status Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Lewat jumpa pers bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, KPK memastikan status Novanto kembali jadi tersangka. Novanto disangka melangar pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke-1.

“KPK menerbitkan sprindik 31 Oktober atas nama tersangka SN (Setya Novanto) selaku anggota DPR periode 2009-2014,” kata Saut, Jumat (10/11). (inilah/ags)

Check Also

foto: republika

KPK: Halangi Proses Hukum Setnov Bisa Dipidana

JAKARTA, WOL – KPK menyatakan pihak yang ikut menyembunyikan atau menghalangi proses penyidikan KTP elektronik ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.