_
Home / Warta / Indonesia Hari Ini / Nota Keberatan Sofyan Basir Ditolak Hakim Tipikor
Dirut PT PLN, Sofyan Basir (Foto: Heru Haryono/Okezone)

Nota Keberatan Sofyan Basir Ditolak Hakim Tipikor

agregasi

 

JAKARTA – ‎Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak nota keberatan atau eksepsi mantan Direktur Utama (Dirut) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Sofyan Basir terhadap dakwaan Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam hal ini, Sofyan Basir didakwa oleh Jaksa KPK sebagai pihak yang mengatur pertemuan antara Eni Maulani Saragih, Idrus Marham, dan Johannes Budisutrisno Kotjo untuk membahas pemufakatan jahat suap kontrak kerjasama proyek PLTU Riau-1

“Mengadili, menyatakan eksepsi terdakwa Sofyan Basir tidak dapat diterima dan dakwaan penuntut umum KPK telah sah,” kata Ketua Majelis Hakim, Hariono, saat membacakan putusan sela di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2019).

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menolak seluruh eksepsi Sofyan Basir yang disampaikan melalui kuasa hukumnya. Hakim berpandangan bahwa dakwaan jaksa KPK telah sesuai dengan aturan yang ada di KUHAP.

“Dengan demikian, eksepsi ditolak atau tidak dapat diterima,” kata hakim.

Dalam eksepsinya, Sofyan Basir melalui kuasa hukum mempersoalkan penerapan Pasal 15 dan Pasal 56 ke-2 KUHP. Sofyan Basir menganggap bahwa penerapan kedua pasal tersebut tidak tepat.

Menurut Sofyan, kejadian suap antara pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johanes Kotjo terhadap mantan anggota DPR Eni Maulani Saragih dan mantan Sekjen Golkar, Idrus Marham telah terjadi sebelum adanya upaya bantuan dari Sofyan.

Terkait hal itu, hakim sependat dengan tanggapan Jaksa KPK atas eksepsi Sofyan. Hakim menilai bahwa perbuatan Sofyan Basir telah diuraikan secara kronologis didalam dakwaan Jaksa KPK.

“Sehingga alasan tim kuasa hukum Sofyan Basir ditolak dan tidak dapat diterima,” kata Hakim Hariono.

Sebelumnya, Sofyan Basir didakwa oleh Jaksa KPK sebagai pihak yang mengatur pertemuan untuk membahas pemufakatan jahat suap kontrak kerjasama proyek PLTU Riau-1.

Adapun, pertemuan tersebut terjadi antara Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Idrus Marham, dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johanes Budisutrisno Kotjo.

Menurut Jaksa, Sofyan Basir diduga mengetahui ‎bahwa Eni Saragih dan Idrus Marham menerima imbalan atau suap secara bertahap dari Johanes Kotjo sebesar Rp4,7 miliar. Uang tersebut disinyalir untuk mempercepat proses kesepakatan proyek Inependent Power Producer (IPP) PLTU mulut tambang Riau-1.

Awalnya, Eni Saragih ditugaskan oleh Ketua Fraksi Partai Golkar, Sety‎a Novanto (Setnov) untuk membantu Johanes Kotjo memuluskan kesepakatan kontrak kerjasama PLTU Riau-1. Eni kemudian meminta bantuan kepada Sofyan Basir.

Sofyan Basir beberapa kali melakukan pertemuan dengan Eni Saragih dan Johanes Kotjo untuk membahas proyek PLTU. Sofyan pun menyerahkan ke anak buahnya Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN, Supangkat Iwan Santoso untuk mengurus proposal yang diajukan Johanes Kotjo.

Atas bantuan Sofyan Basir, perusahaan Johanes Kotjo pun mendapatkan jatah proyek PLTU Riau-1. ‎Eni dan Idrus menerima imbalannya sebesar Rp4,7 miliar dari Johanes Kotjo karena telah membantunya.

Atas perbuatannya, Sofyan Basir didakwa melangar Pasal 12 a atau Pasal 11 juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.

Check Also

Waduh! Ternyata Eldin Butuh Uang Perjalanan Dinas ke Jepang Yang Nombok Rp800 Juta

Waspada.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Medan periode 2014-2015 dan 2016-2021, Tengku ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.