Breaking News
Home / Warta / Politik / “Mestinya Mendagri yang Menolak Niat Polri Jadi Plt Gubernur”
Asrul Sani (foto: dpr.go.id)
Asrul Sani (foto: dpr.go.id)

“Mestinya Mendagri yang Menolak Niat Polri Jadi Plt Gubernur”

JAKARTA, WOL – Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengurungkan usulan dua nama jenderal aktif Polri menjadi Pejabat Gubernur yakni Irjen M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat dan Irjen Martuani Sormin jadi Pj Gubernur Sumatra Utara.

“Mestinya bukan Polri yang menolak, melainkan Menteri Dalam Negeri yang mengurungkan niat tersebut,” kata Arsul, Kamis (1/2) malam.

Sekretaris Jenderal PPP ini menjelaskan jika ingin menunjuk anggota Polri sebagai Pejabat (Pj) Gubernur, maka jangan di daerah Jawa Barat dan Sumatra Utara. Sebab, di Jawa Barat yang bertarung saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ada seorang perwira Polri sehingga mau tidak mau akan ada kecurigaan.

“Sementara di Sumut salah satu kontestannya adalah TNI, hal itu bisa menimbulkan persepsi bahwa TNI berhadapan dengan Polri. Selain itu, polisi dianggap akan membela calon yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” ujarnya.

Menurut dia, daripada persepsi ini terus berkembang dan bisa mengganggu jalannya pilkada. Maka sebaiknya tidak usah, karena pemerintah perlu menjaga citranya dan tetap menunjukkan netralitasnya dalam pilkada.

“Dari sisi hukum ada dua pendapat, yakni tidak menabrak aturan hukum apalagi sudah ada presden sebelumnya dimana Plt Gubernur dijabat oleh TNI/Polri. Tapi, ada juga yang berpendapat bahwa hal tersebut menabrak sejumlah UU,” tandasnya.

Untuk diketahui, dua nama perwira tinggi (Pati) Polri aktif diusulkan sebagai Pejabat Gubernur yakni Asisten Operasi Kapolri Irjen M Iriawan jadi Pj Gubernur Jawa Barat dan Kepala Divisi Propam Polri Irjen Martuani Sormin jadi Pj Gubernur Sumatra Utara.

Memang, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) dan Gubernur Sumatra Utara Tengku Erry Nuradi akan berakhir masa jabatannya. Selain itu, dua daerah tersebut akan diselenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada bulan Juni 2018. (inilah/ags)

Check Also

foto: kompas

Kepala BNPT: Undang-Undang Terorisme Indonesia Terlengkap di Dunia

  MEDAN – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius menegaskan, revisi ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.