Home / Warta / Politik / Menkumham Tolak PKPU Larang Eks Napi Korupsi Nyaleg
Menkumham Yasonna H Laoly (Foto: Okezone)

Menkumham Tolak PKPU Larang Eks Napi Korupsi Nyaleg

agregasi

 

JAKARTA – Keinginan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) tentang larangan mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan sebagai legislatif ditentang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly. Menurutnya, hal itu tidak sesuai dengan undang-undang.

“Jadi gini ya, nanti akan saya minta dirjen untuk manggil KPU. Pertama, alasannya itu bertentangan dengan undang-undang, bahkan tidak sejalan dengan keputusan MK. Kita ini kan sedang membangun sistem ketatanegaraan yang baik, tujuan yang baik jangan dilakukan dengan cara yang salah,” kata Yasonna di Gedung DPR, Senin, (4/6/2018).

KPU

Yasonna meminta agar KPU mencari jalan lain untuk dapat melakukan rencananya itu. Namun, ia menolak jika KPU tetap bersikeras menggunakan PKPU untuk mencegah hak orang, dalam hal ini para eks narapidana korupsi untuk nyaleg.

“Bahwa tujuannya baik kita sepakat dengan itu, tapi carilah cara yang lain yang tidak menabrak undang-undang. Karena itu, bukan kewenangan PKPU. Menghilangkan hak orang itu tidak ada kaitannya dengan PKPU, tidak kewenangan KPU, yang dapat melakukan itu adalah undang-undang dan keputusan hakim itu saja,” terangnya.

“Jadi, nanti jangan paksa saya menandatangani sesiatu yang bertentangan dengan undang-undang. Jadi, yang bisa menghilangkan hak adalah undnag-undang, keputusan pengandilan. Kalau itu keputusan pengadilan, ya itu memang bisa dicabut oleh keputusan pengadilan,” imbuhnya.

 

Sekadar informasi, KPU memasukkan larangan bagi mantan napi korupsi yang ingin menjadi caleg pada Pemilu 2019 dalam draf PKPU tentang pencalonan anggota legislatif.

Akan tetapi, Komisi II DPR, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Kemendagri menolak larangan itu diterapkan. Penolakan terjadi saat Komisi II DPR menghelat rapat dengar pendapat (RDP) pada Selasa 22 Mei 2018.

DPR, pemerintah dan Bawaslu meminta agar KPU menghilangkan klausul larangan eks napi korupsi nyaleg dalam draf PKPU. Pasalnya, itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. PKPU yang berposisi lebih rendah dari UU tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya.

Namun, KPU justru bersikukuh tetap ingin melarang eks napi korupsi nyaleg dalam PKPU. Penyelenggara pemilu juga mengaku siap bila ada pihak yang menggugat aturan ini ke Mahkamah Agung (MA).

Check Also

Kemenkum HAM Diminta Undangkan Revisi PKPU Soal Larangan Eks Koruptor Nyaleg

JAKARTA, Waspada.co.id – Kementerian Hukum dan HAM diminta untuk segera mengundangkan revisi Peraturan Komisi Pemilihan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: