_
Home / Warta / Indonesia Hari Ini / Menko Polhukam: Kasus BLBI Sudah Tutup Buku
indopolitika.com

Menko Polhukam: Kasus BLBI Sudah Tutup Buku

JAKARTA, WOL – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut kasus dugaan korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sudah tutup buku.

Demikian dikatakan Luhut saat ditanya soal adanya usulan Rancangan Undang-undang Pengampunan Nasional. Apakah pengampunan itu juga berlaku untuk kasus BLBI tersebut.

“Tidak ada urusannya (RUU Pengampunan Nasional) dengan BLBI. BLBI sudah selesai sudah tutup buku, kita berbicara dana-dana kita yang ada di luar negeri dan mereka tidak mau membawa ke dalam negeri,” kata Luhut di KPK, Jakarta, Kamis (15/10).

Menurutnya, apabila draf RUU Pengampunan Nasional diundangkan, maka negara mengalami keuntungan. Sebab, dana-dana yang dibawa ke luar negeri oleh para pelaku kejahatan tindak pidana, perpajakan, akan membawa uang-nya ke dalam negeri untuk membayar pajak.

“Ada dua hal, pertama kita akan bisa menarik dana-dana yang ada di luar negeri. Dan itu akan memperkuat mata uang Rupiah. Tapi yang lebih penting, database kita mengenai perpajakan akan sangat luas. Database itu didapat dari orang-orang yang melaporkan itu semua,” kata dia.

Dengan adanya aturan itu, Luhut menyakini kedepan pendapatan dari sektor pajak akan meningkat. “Sehingga dengan begitu, penerimaan pajak kita dalam beberapa tahun ke depan akan meningkat dengan drastis,” kata dia.

Namun, Luhut belum bisa memastikan berapa jumlah kenaikan pendapatan sektor pajak itu. “Tapi menurut kajian yang dibuat oleh tim, itu sangat membuat ekonomi Indonesia menjadi lebih bagus. Angkanya saya mungkin bisa mengatakan beberapa puluh miliar dolar,” ujar dia.

Dalam kesempatan ini Luhut menegaskan bahwa pengampunan nasional itu tidak berlaku pada kasus yang sudah inkrah. “Tidak. Kalau sudah masuk P21, maka dia tidak bisa ikut,” ujar dia.

Di dalam draft RUU tersebut, yang dimaksud dengan pengampunan nasional adalah penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi dan sanksi pidana di bidang perpajakan.

Selain itu, pengampunan nasional juga ditujukan untuk mengampuni sanksi pidana tertentu dengan membayar uang tebusan, sebagaimana ditetapkan dalam UU itu. Ada pun besaran tarif uang tebusan berkisar antara 3% sampai 8%.

Seperti dijelaskan di dalam Bab III tentang Tarif dan Cara Menghitung Uang Tebusan, tarif uang tebusan untuk periode pelaporan surat permohonan pengampunan nasional pada Oktober 2015 sampai dengan Desember 2015 sebesar 3% dari nilai harta yang dilaporkan.

Sementara, tarif 5% berlaku untuk pelaporan antara bulan Januari 2016 sampai dengan Juni 2016. Tarif 8% dikenakan bagi mereka yang baru melaporkan antara Juli 2016 hingga Desember 2016 (pasal 4).(inilah/data1)

适适

Check Also

LPSK Sebut Novel Baswedan Tak Bisa Dituntut karena Berstatus Korban

JAKARTA – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Dewi Ambarwati alias Dewi Tanjung melaporkan penyidik ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.