_
Home / Warta / Indonesia Hari Ini / Menhub Larang Driver Online Gunakan Gadget saat Berkendara
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. /Foto: Okezone

Menhub Larang Driver Online Gunakan Gadget saat Berkendara

agregasi

 

JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah menggodok aturan untuk ojek online, usai regulasi yang mengatur taksi online rampung melalui penerbitan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 118 Tahun 2018.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, ada beberapa hal yang akan dibahas untuk dibentuk aturannya yakni tarif, suspensi, keselamatan serta keamanan, dan kemitraan pengemudi dengan aplikator. Soal keselamatan, salah satunya pengemudi dilarang menggunakan gawai saat berkendara.

“Berkaitan dengan keselamatan, karena menggunakan ojek online ini kan rawan apalagi menggunakan HP saat berkendara. Paling tidak ada satu announcement tidak boleh menggunakan HP pada saat mengendarai. Kita juga menyarankan driver hal-hal keselamatan lainnya agar seyogyanya ikuti aturan,” kata dia usai menghadiri acara Silaturahmi Nasional dengan Keluarga Besar Pengemudi di JI Expo, Jakarta, Sabtu (12/1/2019).

Budi Karya menyatakan, pengaturan soal suspensi juga terus dibahas agar tak merugikan kedua pihak, aplikator dan pengemudi. Selain itu juga, pengemudi diharuskan mengenakan atribut lengkap dan rapih sebagai seorang pekerja transportasi online, menurutnya itu untuk memudahkan

“Pengemudi pakai pakaian tertentu, sehingga kalau mereka (driver) jalan pada malam hari juga terlihat,” katanya.

Mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II ini menyatakan, dalam proses penyusunan regulasi ojek online itu melibatkan seluruh stake holder, aplikator dan juga asosiasi. “Asosiasi kita undang untuk memberikan masukan,” imbuh dia.

Sebenarnya, untuk membuat aturan pada transportasi online beroda dua ini, pemerintah melakukan diskresi. Sebab, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dilarang kendaraan roda dua untuk dijadikan transportasi umum baik untuk orang maupun barang.

Diskresi pun dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam beleid itu, pada pasal 1 ayat 9 dijelaskan bahwa diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

“(Jadi diskresi) satu tindakan di mana sudah banyak kegiatan di masyarakat dan kegiatan itu harus diatur. Untuk itu menteri memiliki hak memberikan aturan yang namanya diskresi? agar kegiatan masyarakat itu berlangsung dengan baik,” papar dia.

Adapun Kemenhub sendiri menargetkan, aturan baru yang mengatur ojek online ini pun rampung pada bulan Maret 2019.

Check Also

Luhut Sebut Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Turun 15 Persen, Ini Alasannya

JAKARTA, Waspada.co.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut tarif batas atas tiket ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: