Home / Warta / Indonesia Hari Ini / Mengendus Jejak Dugaan Suap Dana Perimbangan Daerah di DPR

Mengendus Jejak Dugaan Suap Dana Perimbangan Daerah di DPR

JAKARTA, Waspada.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan suap terkait usulan tambahan dana perimbangan daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun anggaran 2018, lewat operasi tangkap tangan (OTT) pada awal Mei 2018.

Saat itu, lembaga antirasuah menangkap Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat, Amin Santono; pejabat Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo; Direktur CV Iwan Binangkit, Ahmad Ghiast; seorang swasta Eka Kamaludin, dan sejumlah orang lainnya.

Setelah melakukan pemeriksaan dan gelar perkara, KPK kemudian menetapkan Amin, Yaya, Ahmad, dan Eka sebagai tersangka suap. Amin, Yaya, Ahmad diduga sebagai penerima, sementara Ahmad selaku pemberi suap.

Ahmad diduga memberikan uang sebesar Rp510 juta kepada Amin dan Yaya melalui Eka. Uang diberikan agar Amin dan Yaya mengupayakan Kabupaten Sumedang mendapatkan alokasi tambahan anggaran APBN-P 2018.

Ahmad dikenal sebagai penyedia barang dan jasa yang biasa mengerjakan proyek infrastruktur di Kabupaten Sumedang.

Dalam kesepakatan, Amin bersedia membantu proposal penambahan anggaran Kabupaten Sumedang, dengan meminta jatah 7 persen dari nilai anggaran yang disetujui. Anggaran yang diajukan sebesar Rp25,8 miliar.

Seiring berjalannya penyidikan, lembaga yang kini dipimpin Agus Rahardjo Cs menduga sejumlah daerah lain turut meminta tambahan alokasi anggaran dari APBN-P 2018 dengan memberikan fee kepada Amin maupun Yaya.

Saat ini, KPK tengah mendalami proses pengajuan anggaran dari sejumlah daerah dan dugaan pemberian uang di balik proses pengurusan anggaran tersebut kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan maupun anggota DPR.

“Bagaimana proses pengurusan dana perimbangan keuangan daerah ini dan juga sebagiannya kami telusuri apakah ada janji atau aliran dana dibalik proses pengurusan tersebut,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, (30/8).

Untuk mendalami hal tersebut, penyidik KPK pun memanggil sejumlah kepala daerah yang diduga terkait dalam kasus dugaan suap ini.

Mereka di antaranya Wali Kota Dumai, Zulkifli; Bupati Halmahera Timur, Rudy Erawan; Bupati Seram Bagian Timur, Abdul Mukti Keliobas; Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman; Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti.

Kemudian Bupati Labuhanbatu Utara, Khaerudinsyah Sitorus; Bupati Lampung Tengah, Mustofa; Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi; dan Bupati Karimun, Anur Rafiq.

Selain itu, penyidik KPK juga memanggil sejumlah pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah, seperti Kabupaten Kampar, Kota Balikpapan, Kabupaten Pegunungan Arfak, serta Kabupaten Way Kanan.

Check Also

Novel Berharap Presiden Tergerak Hatinya Bentuk TGPF

JAKARTA, Waspada.co.id – Penyidik senior di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengungkapkan rasa kekecewaannya ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: