Breaking News
Home / Warta / Indonesia Hari Ini / Mantap! Lakukan Penguatan Peran Inspektorat, Mendagri Gandeng KPK
Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo
Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo

Mantap! Lakukan Penguatan Peran Inspektorat, Mendagri Gandeng KPK

agregasi
agregasi

 

JAKARTA – ‎Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan, pihaknya tengah melakukan penguatan dan peningkatan peran inspektorat di Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). Sebab itu, Kemendagri menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna bekerjasama dalam melakukan telaah untuk memperkuat peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

“Saya dengan Irjen dan BPKP juga sudah. ‎Sebab karena ini menyangkut Dana Desa, menyangkut APBN, menyangkut APBD, dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan konsep yang ada ini setidaknya memberikan peran kepada APIP untuk memberikan kontrol yang baik,” kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/8/2017).

Politisi PDI Perjuangan itu berharap, penguatan terhadap inspektorat maupun APIP tidak lagi memberikan ruang bagi kepala daerah hingga kepala desa dan aparat hukum lainnya‎ untuk melakukan kongkalikong untuk menilep duit rakyat. “Jangan sampai kasus-kasus seperti itu ada di sini. Malah berkolusi,” ujarnya.

‎Tjahjo menjelaskan, pemerintah tengah mengkaji untuk memberikan penguatan lebih terhadap inspektorat. Salah satunya dengan tidak lagi meletakkan inspektorat berada di bawah posisi Sekda di pemerintahan.

“Karena selama ini inspektorat itu walaupun di bawah kepala daerah, tapi posisinya setara dngan Sekda. Karena itu ini lagi mau diatur konsepnya apakah inspektorat kota/kabupaten bertanggung jawab kepada bupati atau kepada gubernur,yang ditingkat satunya di kementerian atau seterusnya,” paparnya

Tjahjo pun menargetkan nantinya inspektorat ‎mampu membongkar praktek korupsi yang ada di daerah. Termaksud praktek pungutan liar yang ‘menggurita’ di Tanah Air. “Karena kalau tidak, belum ada yang menunjukan inspektorat daerah itu mampu membongkar pungli atau apapun yang ada di daerah,” lanjutnya.

“Masa urusan Rp5 juta, Rp10 juta harus KPK turun ke bawah. Tapi, ternyata juga sampai sekarang begitu. Trend pungli, korupsi naik, bukan peran dari inspektorat. Termasuk di kementerian saya juga,” ujarnya.

Check Also

rmol.co

Membahayakan! Kejahatan Saracen Tidak Boleh Dibiarkan

JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, menilai apa yang dilakukan kelompok Saracen merupakan ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.