Home / Warta / Politik / Mantan Napi Korupsi Dibolehkan Nyaleg, Tapi Bakal Terbentur Syarat Ini
Rapat antara DPR, KPU dan Pemerintah soal PKPU. (Foto: Antara)

Mantan Napi Korupsi Dibolehkan Nyaleg, Tapi Bakal Terbentur Syarat Ini

agregasi

 

JAKARTA – Sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak akan berubah dalam melakukan proses verifikasi bakal calon anggota legislatif untuk Pemilu 2019, khususnya bagi mantan narapidana korupsi.

Meski hasil rapat konsultasi antara Pimpinan DPR, Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu menyepakati mantan napi korupsi dapat mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif. KPU tetap akan melakukan proses verifikasi bakal caleg dengan mengacu pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Caleg.

Pasal 4 ayat 3 disebutkan “dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi

Ketua KPU Arief Budiman mengaku KPU menerima masukan agar partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon dari mantan napi bisa diterima oleh KPU pendaftarannya sampai tahap verifikasi. “Nah kalau diverifikasi tidak memenuhi syarat ya kita kembalikan, silakan saja didaftarkan, tapi kita menentukan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan di PKPU atau tidak,” ujar Arief usai rapat konsultasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/7/2018).

Ketua KPU Arief Budiman Pantau Penghitungan Suara Pilkada Serentak 2018

KPU juga menerima masukan dalam rapat konsultasi untuk mempersilakan jika ada pihak yang keberatan dengan PKPU untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA). Arief mengatakan bila MA memutuskan untuk menerima gugatan tersebut, KPU dapat mengubah untuk meloloskan caleg yang pernah menjadi napi korupsi.

“Sembari menunggu proses JR (judicial review) kalau JR dilakukan, jika JR memutuskan boleh dimasukkan iya kita masukkan, kalau JR ternyata membenarkan apa yang diatur dalam PKPU ya tentu tidak bisa kita masukkan,” kata Arief.

Arief mengatakan, diberinya kesempatan caleg mantan narapidana korupsi ikut dalam tahap pendaftaran juga membuka ruang bagi caleg tersebut untuk mengajukan sengketa di Bawaslu, bila KPU mencoretnya saat proses verifikasi.

Sengketa ini, lanjut Arief tidak akan terjadi bila sejak awal pengajuan caleg oleh partai politik tidak dapat diterima saat proses pendaftaran berkas ke KPU.

“Kalau tidak pernah didaftarkan, kan tidak ada putusan kalau dia ditolak. Dia tidak bisa mengajukan sengketa orang tidak pernah ditolak oleh KPU kok, mengajukan sengketa,” pungkasnya.

Check Also

Deklarasi #2019GantiPresiden, KPU: Itu Bukan Kegiatan Kampanye

  JAKARTA – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi mengungkapkan #2019GantiPresiden ataupun #TetapJokowi ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: