Home / Warta / Politik / Mahalnya Biaya Politik Picu Duit Korupsi Mengalir ke Partai
Tersangka suap proyek PLTU Riau-1, Eni Maulani Saragih (Foto: Ist)

Mahalnya Biaya Politik Picu Duit Korupsi Mengalir ke Partai

agregasi

 

JAKARTA – Korupsi proyek PLTU Riau-1 yang dibongkar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut-sebut ada aliran dana mengalir ke Partai Golkar. Hal itu sebagaimana pengakuan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Saragih.

Eni yang juga politikus Golkar itu menyatakan, bahwa sebagian uang suap Rp2 miliar dari Johannes Kotjo, pimpinan Blackgold natural Resources Limited, mengalir ke Munaslub Golkar. Kendati, partai berlambang pohon beringin itu telah membantahnya.

Eni Saragih

Menurut Direktur Eksekutif Poldata Indonesia Fajar Arif Budiman, aliran uang korupsi ke tubuh partai politik merupakan buntut mahalnya biaya politik. Maka, selama sistem pembiayaan politik belum dibenahi potensi korupsi di tubuh partai politik akan terus ada.

“Fakta ini terlihat dari banyaknya politikus yang mengambil jalan pintas untuk mengusahakan dana bagi partai politik. Selama sistem pembiayaan politik belum dibenahi, maka potensi korupsi akan tetap ada,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (3/9/2018).

Bahkan, bila melihat ke belakang banyak catatannya. Misalnya, sejumlah oknum kader PDIP yang tersandung kasus korupsi juga pernah dikaitkan dengan kegiatan besar partai, seperti Rapimnas 2016. Di antaranya ada Damayanti Wisnu Putranti, mantan anggota Komisi V DPR RI.

Damayanti terkenda OTT KPK terkait proyek infrastruktur dan mengatur proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bersama dengan mantan Bupati Halmahera Timur, Rudi Erawan. Namun, tuduhan tersebut telah dibantah PDIP.

Kembali ke kasus Eni Saragih. Fajar menilai justru pernyataan Eni cenderung politis. Ditambah, sulitnya bagi panitia maupun pengurus kegiatan partai tersebut untuk mengetahui asal usul uang sumbangan tersebut.

“Kasus ini kental dengan muatan politis apabila dikaitkan dengan penyelenggaraan Munaslub. Terlebih, Munaslub adalah acara akbar partai yang tidak terlepas dari bentuk sumbangan politik dalam penyelenggaraannya,” terangnya.

Ketum Golkar Airlangga Hartarto

Partai Golkar, berdasarkan pengamatannya, selama di bawah Airlangga Hartarto juga kerap gembar-gembor antikorupsi. Bahkan, para kadernya diikat agar menandatangani pakta integritas.

“Pakta tersebut membuat setiap kader yang ditengarai terlibat kasus korupsi atau kasus hukum lainnya untuk mengundurkan diri dari kepengurusan dan keanggotaan partai tanpa harus menunggu putusan inkracht persidangan,” tuturnya.

Alumni Universitas Padjajaran itu pun menuturkan, kader partai politik yang korupsi termasuk Eni Saragih bisa dibilang sebagai persoalan individu.

“Golkar itu sudah punya pakta integritas, kalau ada kader yang tidak mematuhi, ya berarti itu permasalahan masing-masing individu,” pungkasnya.

Check Also

Pemberi Suap ke Eni dan Idrus Marham Diburu KPK

JAKARTA, Waspada.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mencari sumber aliran dana suap untuk tersangka ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: