Breaking News
Home / Warta / Indonesia Hari Ini / Lawan Kampanye Negatif Pembangunan Indonesia
Istimewa

Lawan Kampanye Negatif Pembangunan Indonesia

JAKARTA, Waspada.co.id – Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengajak seluruh rakyat Indonesia, khususnya kepada TNI-POLRI berani untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang besar.

Pemerintah bertekad membangun infrastruktur untuk kesejahteraan rakyat dan menarik investasi sesuai kaidah yang ada sehingga tidak perlu ada intervensi yang melanggar kedaulatan NKRI.

“Jangan mau dianggap kecil sama orang. We have our own and you have your own. Kamu punya peraturan dan kita punya peraturan. Harus hargai itu,” tutur Menko Luhut dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-POLRI yang dihadiri kurang lebih 372 para perwira tinggi TNI maupun POLRI, diselenggarakan hari ini di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian atau STIK – PTIK, Jakarta.

Mereka mengakui bahwa Indonesia menjadi negara rising star yang perkembangan ekonominya semakin maju. Diramalkan bahwa pada tahun 2030 nanti, ekonomi Indonesia akan menduduki posisi ke-4 di dunia.

Sementara menurut pengamat kehutanan Profesor Yanto Santosa menyerukan organisasi asing menghentikan kampanye negatif tentang tentang pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati di Tanah Air. Pasalnya, seringkali kampanye yang menghambat pembangunan nasional itu dilakukan berdasarkan informasi keliru, tidak lengkap dan tidak benar.

“Contoh pada pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sejumlah NGO (Non Government Organization/Lembaga Nonpemerintah), maupun pihak asing lain yang menyatakan proyek itu akan mengancam keberadaan orangutan,” katanya.

Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) itu menambahkan, informasi salah lainnya yang sering dijadikan rujukan adalah tentang pembangunan kolam penampung air harian untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik PLTA tersebut. Seringkali dikampanyekan bakal ada bendungan besar yang dibangun dan lahan ribuan hektare yang akan terendam.

“Dikampanyekan Sumatera Utara surplus listrik. Itu salah. Listrik saat ini dipenuhi dari pembangkit berbahan bakar fosil yang disewa dari luar negeri. Jadi sesungguhnya keberadaan PLTA di Batang Toru ini penting,” ucapnya.

Sebelumnya Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira menyatakan, jejaring Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari luar negeri bebas masuk ke Indonesia tanpa ada pelaporan maupun registrasi kepada pemerintah.

“Kenyataannya, LSM asing regulasi karena tidak terdaftar di pemerintah. Kebebasan sekarang ini menjadi kebablasan akibatnya blunder bagi perekonomian Indonesia,” katanya kepada media Oktober lalu.

Berdasarkan data Forum Jurnalis Sawit (FJS), sejumlah LSM asing belum terdaftar dan tidak melaporkan kegiatannya kepada pemerintah. Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing menyebutkan, LSM asing harus terdaftar, dan salah satunya kewajiban melaporkan sumber pendanaan mereka.

Dalam perkembangan terakhir, Walhi Sumut mengajukan seorang Warga Negara Asing (WNA) dalam perkara gugatan terhadap Gubernur Sumatera Utara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Serge Which yang berkewarganegaraan Belanda, merupakan pengajar pada Liverpool John Moores University, Inggris, diajukan sebagai saksi terkait orangutan untuk menggagalkan Amdal PLTA Batang toru yang diterbitkan Gubernur Sumut. Terkait hal ini, Pemprov Sumut secara resmi sudah mengajukan keberatan soal warga negara asing jadi saksi di persidangan kepada PTUN Medan.(wol/rls/data1)

Check Also

Langkah Mitigasi Dampak PLTA Batangtoru Sudah Tepat

JAKARTA, Waspada.co.id – Langkah yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang melakukan mitigasi ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: