Home / Warta / Mancanegara / Kritik Lingkungan Jangan Sampai Jadi Preseden Bagi Investor
Istimewa

Kritik Lingkungan Jangan Sampai Jadi Preseden Bagi Investor

Waspada.co.id – Kritik lingkungan terhadap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru, Tapanuli Selatan, sebaiknya dilakukan sesuai koridor yang ada.

Sikap berlebihan yang dapat mengesankan adanya ketidakpastian hukum dalam investasi bisa jadi preseden buruk bagi investor asing yang akan menanamkan modal di Indonesia.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Sumatera Utara (USU), Wahyu Ario Pratomo merespons aksi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumut yang sebelumnya mendemo kantor perwakilan Bank of China di Medan.

“Sebenarnya kan tidak ada hubungan antara bank itu dengan proyek PLTA. Bank itu kan hanya lembaga penyalur permintaan dana. Tidak ada kaitan langsung dengan pembangunan PLTA. Kalau dicari ya ada saja hubungannya, tapi bukan itu. Bank itu berhubungan dengan kontraktor, bukan dia yang melakukan pembangunan PLTA itu,” tuturnya, Kamis (31/1)

Penyampaian pendapat hendaknya mempertimbangkan koridor yang ada. Jangan melebar ke hal-hal yang lain, pihak yang lain. Investor asing yang menanamkan investasinya di Indonesia, tentu sudah melakukan kajian mendalam. Mereka menggelontorkan dana karena sudah diperolehnya izin dari pemerintah.

“Maka kalau mau mengkritisi, ya izin dari pemerintah itu yang harusnya dikritisi,” katanya sembari mengingatkan, jika situasi seperti ini terus berkembang, dan izin dicabut, maka akan jadi preseden buruk, sebab berarti ada ketidakpastian hukum,” katanya.

Secara terpisah, Ketua Komisi D DPRD Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan menanggapi bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh PT North Sumatera Hydro Energi (NSHE) untuk membangun PLTA Batangtoru harus dilihat sebagai sebuah realita investasi yang penting dari aspek pembangunan.

“Kita tentu harus melihat juga bahwa NSHE pasti sudah melakukan berbagai prosedur yang resmi baik kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hingga ke Pemerintah Pusat, sehingga mereka memiliki dasar melakukan pembangunan,” jelasnya.

Sementara menurut pakar dan profesional komunikasi , Wimar Witoelar mengatakan aksi Walhi Sumut yang mendesak Bank of China menghentikan pendanaan terhadap proyek PLTA Batangtoru merupakan hal yang kurang baik.

“Itu kurang bagus, harusnya kita menimbulkan keyakinan pada hal-hal yang ada di Indonesia, kecuali ada hal-hal untuk menyangsikannya. Harusnya tanya-tanya dulu kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, atau pemerintah,” pungkasnya.(wol/rls/data1)

Check Also

Bulog Catat Serapan Daging Beku Masih Rendah

MEDAN, Waspada.co.id – Natal dan Tahun Baru 2019, Perum Bulog Divisi I Sumatera Utara mencatat ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: