_
Home / Warta / Mancanegara / Krisis Brexit: Pembekuan Parlemen Inggris dinyatakan tidak sah, PM Boris Johnson Didesak Mundur
foto: PM Inggris Boris Johnson (PA MEDIA/UK PARLIAMENT)

Krisis Brexit: Pembekuan Parlemen Inggris dinyatakan tidak sah, PM Boris Johnson Didesak Mundur

LONDON,Waspada.co.id – Perdana Menteri Inggris Boris Johnson tersudut karena keputusannya membekukan parlemen dinyatakan sebagai suatu pelanggaran hukum oleh Mahkamah Agung.

Keputusan ini menambah ketidakpastian terkait dengan krisis Brexit atau upaya Inggris keluar dari organisasi kerja sama Uni Eropa, sementara negara berusaha memutuskan bagaimana, kapan dan apakah memang akan meninggalkan Uni Eropa.

Majelis Rendah dan Majelis Tinggi ditutup – atau istilah resminya dibekukan – pada tanggal 10 September dan baru dijadwalkan bersidang kembali pada tanggal 14 Oktober.

Padahal Inggris dijadwalkan untuk meninggalkan Uni Eropa pada akhir bulan itu.

Tanggal pembekuan ini dipandang kontroversial karena telah mengurangi masa sidang parlemen sebelum Brexit terjadi, di mana anggota parlemen dapat bertanya atau mengkaji peraturan pemerintah sebelum pembekuan.

MA secara bulat menyatakan tindakan PM membekukan parlemen untuk melakukan tugasnya merupakan suatu pelanggaran dan pemerintahlah yang bertanggung jawab.

“Ini bukanlah suatu pembekuan normal … ini menghambat parlemen untuk melakukan tugas konstitusionalnya selama lima minggu dari delapan minggu yang seharusnya tersedia dari akhir libur musim panas sampai hari keluar Uni Eropa pada tanggal 31 Oktober.”

Mahkamah menolak pernyataan pengacara pemerintah yang mengatakan ini adalah “wilayah terlarang” bagi para hakim untuk campur tangan dalam perdebatan politik terkait dengan kapan dan bagaimana parlemen dibekukan.

Menanggapi hal ini, PM Boris Johnson mengatakan tidak sepakat dengan keputusan MA tapi menghargainya. Johnson diminta mundur dan parlemen akan bersidang lagi setelah Mahkamah Agung memutuskan Selasa (24/09) langkah pembekuan parlemen melanggar hukum.

Johnson yang tengah menghadiri pertemuan PBB di New York, mengatakan ia tidak sama sekali tidak sepakat namun menghargai keputusan itu. Para anggota parlemen sendiri akan memulai sidang lagi pada Rabu (25/09) setelah keputusan MA itu.

Seruan agar PM Johnson mundur dipimpin oleh ketua pihak oposisi dari Partai Buruh, Jeremy Corbyn. Corbyn mengatakan Johnson harus “mempertimbangkan posisinya” setelah MA mengeluarkan keputusan tersebut.

PM Johnson membekukan sementara atau prorogued parlemen selama lima minggu pada permulaan bulan ini, dengan mengatakan langkah ini dilakukan untuk memungkinkan Pidato Ratu atau Queen’s Speech yang berisi garis besar kebijakan barunya.

Tetapi mahkamah mengatakan kebijakan itu suatu langkah yang salah karena menghentikan parlemen melakukan tugasnya menjelang batas waktu Brexit pada tanggal 31 Oktober 2019 lalu.

Saat menyampaikan kesimpulannya Ketua MA, Lady Hale mengatakan, “Pengaruhnya sangat besar terhadap dasar-dasar demokrasi kita.”

Dia menambahkan, “Keputusan untuk memberikan masukan kepada Ratu guna membekukan sementara Parlemen adalah suatu pelanggaran hukum karena pengaruhnya akan mengganggu atau mencegah Parlemen melakukan tanggung jawab konstitusionalnya tanpa dasar hukum yang masuk akal.”

Lady Hale mengatakan keputusan bulat ke-11 hakim agung bahwa parlemen seharusnya tidak dibekukan sementara, adalah keputusan yang tidak membawa pengaruh, karena Pimpinan Majelis Rendah dan Majelis Tinggi yang harus memutuskan langkah selanjutnya.

Pimpinan Majelis Rendah, John Bercow, menyambut baik keputusan dan mengatakan parlemen “harus segera bersidang”, sambil menambahkan dirinya sekarang akan berkonsultasi dengan pimpinan partai “karena ini adalah keadaan darurat”. (okz/data1)

Check Also

Kane Mengganas, Three Lions Masih Sempurna

LONDON,Waspada.co.id – Timnas Inggris menjaga kesempurnaannya dengan mengalahkan Bulgaria 4-0 pada laga Grup A kualifikasi ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.