Breaking News
Home / Warta / Ekonomi dan Bisnis / KPPU Paparkan Putusan Perkara Pembangunan Bendung Sidilanitano
foto: Istimewa
foto: Istimewa

KPPU Paparkan Putusan Perkara Pembangunan Bendung Sidilanitano

MEDAN, WOL – Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan pembacaan putusan perkara Nomor 06/KPPU-L/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung di Sidilanitano 2420 HA, Kabupaten Tapanuli Utara dan Paket Pekerjaan Bendung di Sitakkurak 1000 HA Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015-2017.

Dimana yang dilakukan oleh Terlapor I PT Kharisma Bina Konstruksi yang beralamat kantor di Jalan Galunggung Raya Nomor 15, Kedundung, Magersari, Kab. Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia, Terlapor II PT Hariara yang beralamat kantor di Jalan Faletehan I Nomor 15, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, Terlapor III yang beralamat kantor di Jalan Gajah Mada Nomor 404, Janti, Kecamatan Tarik, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia.

Terlapor IV Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dan Konsultasi pada Satuan Kerja SNVT PJPA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara untuk Pekerjaan Tahun Jamak (MYC) Sumber Dana APBN, yang beralamat kantor di Balai Wilayah Sungai Sumatera II lantai  IV, Jalan Jenderal Besar DR. AH. Nasution Nomor 3 Pkl. Masyhur, Medan, Sumatera Utara.

Terlapor V Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa III Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II SNVT PJPA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara, yang beralamat kantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 292, Padangsidempuan 22711, Sumatera Utara, Indonesia.

Ketua KPPU Medan, Abdul Hakim, Rabu (19/4), mengatakan bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara adalah  pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V terkait Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung di Sidilanitano 2420 HA Kabupaten Tapanuli Utara dan Paket Pekerjaan Bendung di Sitakkurak 1000 HA Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015-2017.

“Majelis komisi menilai telah adanya dugaan persekongkolan secara horizontal antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang dilakukan dengan cara-cara membuat kesamaan kesalahan dalam Dokumen Penawaran, kesamaan IP Address antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor II, kerjasama dalam mempersiapkan surat jaminan penawaran antara Terlapor II dan Terlapor III, adanya kerjasama dalam mempersiapkan surat dukungan bank antara Terlapor I dan Terlapor III, hubungan kekeluargaan antara Terlapor I dan Terlapor III yang memudahkan komunikasi diantara dua perusahaan, adanya jabatan rangkap dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III,” tuturnya.

Dan majelis komisi juga menilai telah adanya dugaan persekongkolan secara vertikal antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dengan Terlapor IV dan Terlapor V yang tujuannya adalah menjadikan Terlapor I sebagai pemenang dalam tender Paket Bendung di Sidilanitano dan Terlapor II sebagai pemenang tender Paket Bendung di Sitakkurak.

 “Dan Bendung di Sidilanitano dan Bendung di Sitakkurak yang dilakukan oleh para terlapor baik secara horizontal maupun secara vertikal, dan telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” tutup Abdul Hakim.(eko/wol/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Dua Polwan Penyidik Pembantu Reskrim Polsek Medan Sunggal mengintrogasi tersangka kasus penipuan dan penggelapan sepeda motor.(WOL Photo/Gacok)

Korban Tangkap Tersangka Kasus Penggelapan Ranmor di Angkot

MEDAN, WOL – Selama 8 bulan dicari, akhirnya pelaku kasus penipuan dan penggelapan sepeda motor ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.