Home / Warta / Politik / KPPOD Usul Hak Politik PNS Dicabut Jika Tak Netral
Ilustrasi

KPPOD Usul Hak Politik PNS Dicabut Jika Tak Netral

JAKARTA, Waspada.co.id – Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mengusulkan agar pemerintah mencabut hak politik Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memilih. Usulan ini dilatarbelakangi indikator netralitas PNS dalam gelaran Pilkada yang tak jelas.

Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jaweng mengatakan posisi PNS saat ini dilematis. Mereka diberi kesempatan untuk memilih calon dalam Pilkada, tetapi dituntut untuk bersikap netral.

“Mereka berhak memilih tapi tidak bisa mengekspresikan. Ini janggal sekali karena bentuk batasan (netralitas) memang tidak jelas,” ujar Endi dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (24/6).

Endi meyakini pencabutan hak memilih pada PNS tak akan melanggar hak asasi manusia. Menurutnya, kebijakan ini justru harus diterima seseorang ketika menjadi PNS.

“Kan diberi pilihan, Anda masuk birokrasi tidak ada yang memaksa. Maka kalau masuk ya ada konsekuensi, kalau enggak setuju ya jangan masuk (jadi PNS),”

Selama ini, lanjut Endi, batasan netralitas PNS dalam gelaran Pilkada maupun Pemilu tak disebutkan secara tegas. Akibatnya, masih banyak PNS di berbagai daerah yang melanggar aturan tersebut.

“Misal hanya beri tanda like atau dislike di status orang (tentang calon tertentu), itu melanggar atau bentuk ekspresi, kan harus dilihat dulu,” ucap Endi.

Sesuai aturan, PNS dilarang memberikan dukungan pada calon tertentu dan mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon. Namun dari temuan KPPOD, masih ada PNS yang terlibat dalam acara deklarasi hingga foto bersama dengan calon tersebut. (cnnindonesia/ags/data1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: