Home / Warta / Indonesia Hari Ini / KPK Tahan Bupati Labuhanbatu untuk 20 Hari ke Depan
Bupati Labuhanbatu ditahan KPK (Foto: Arie/Okezone)

KPK Tahan Bupati Labuhanbatu untuk 20 Hari ke Depan

agregasi

 

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Labuhanbatu, Sumatera Utara, Pangonal Harahap. Orang nomor satu di Labuhanbatu itu langsung mengenakan rompi tahanan usai diperiksa intensif paska ditangkap tangan.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, Pangonal ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) belakang Gedung Merah Putih KPK. Dia ditahan untuk masa penahanan pertamanya selama 20 hari ke depan.

“PHH (Pangonal Har‎ahap), Bupati ditahan 20 hari pertama di rutan cabang KPK di belakang gedung Merah Putih KPK kavling K4,” kata Febri dikantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan suap terkait sejumlah proyek ‎di Kabupaten Labuhanbatu, Sumut, tahun anggaran 2018.

 

Ketiga tersangka tersebut yakni, Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap; bos PT Binivan Konstruksi Abadi (PT BVA), Effendy Sahputra; dan orang kepercayaan Pangonal, Umar Ritonga.

Pangonal diduga telah menerima sejumlah uang suap dari Effendy Syahputra ‎berkaitan dengan pemulusan sejumlah proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu tahun anggaran 2018.

KPK telah mengantongi bukti transaksi sebesar Rp576 juta ketika melakukan penangkapan terhadap sejumlah pihak yang terkait dalam kasus‎ ini. Bukti transaksi sebesar Rp576 juta itu diduga merupakan bagian dari permintaan Pangonal sebesar Rp3 miliar.

Sebelumnya, sekita pada bulan Juli 2018, diduga telah terjadi juga penyerahan cek sebesar Rp1,5 miliar. Namun demikian, cek tersebut belum berhasil dicairkan oleh pihak penerima suap.

Adapun, uang sekira Rp500 juta yang diberikan Effendy kepada Pangonal melalui Umar Ritonga yang bersumber dari pencairan dana pembayaran proyek pembangunan RSUD Rantau Prapat, Labuhanbatu.

Atas perbuatannya, Effendy sebagai pihak pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan, Pangonal dan Umar yang diduga sebagai pihak penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Check Also

KPK Akan Buktikan Wawan Masuk Hotel Bersama Artis Lewat CCTV

JAKARTA, Waspada.co.id – Sidang kasus suap terhadap mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husen membuka perilaku terpidana ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: