Home / Warta / Indonesia Hari Ini / KPK Perpanjang Penahanan Orang Kepercayaan Penyuap Hakim Tipikor Medan
Juru bicara KPK Febri Diansyah (Foto: Okezone)

KPK Perpanjang Penahanan Orang Kepercayaan Penyuap Hakim Tipikor Medan

agregasi
agregasi

 

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan perpanjangan masa penahanan terhadap orang kepercayaan dari pengusaha ‎Tamin Sukardi, yakni, Hadi Setiawan dalam kasus kasus dugaan suap pemulusan putusan perkara di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara.

Tamin Sukardi merupakan tersangka yang diduga sebagai pihak pemberi suap kepada Hakim Adhoc Tipikor Medan, Merry Purba.

“Dilakukan perpanjangan penahanan untuk tersangka Hadi Setiawan swasta,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta, Jumat (21/9/2018).

Febri menyebutkan, perpanjangan masa penahanan tersebut akan dilakukan selama 40 hari ke depan. “Penahanan selama 40 hari dimulai tanggal 24 September 2018 sampai 2 November 2018,” tutur Febri.

KPK memiliki batas waktu 120 hari melakukan penahanan terhadap seorang tersangka korupsi sebagaimana diatur dalam dalam KUHAP di Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 29.

Sejauh ini, KPK baru menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap pemulusan putusan perkara di Pengadilan Tipikor Medan. Keempatnya yakni, Hakim Adhoc Tipikor Medan, Merry Purba; pengusaha ‎Tamin Sukardi; panitera pengganti Helpandi; dan orang kepercayaan Tamin, Hadi Setiawan.

Diduga, Merry Purba menerima suap sebesar 280 Dolar Singapura dari pengusaha Tamin Sukardi dalam dua kali tahapan.‎ Pemberian suap dilakukan melalui perantara yakni antara Panitera Pengganti Helpandi dengan orang kepercayaan Tamin, Hadi Setiawan.

Pemberian suap itu diduga untuk mempengaruhi putusan perkara tipikor nomor perkara 33/Pid.sus/TPk/2018/PN.Mdn dengan terdakwa pengusaha Tamin Sukardi.

Dalam putusan majelis hakim yang dibacakan pada 27 Agustus 2018, Tamin Sukardi divonis pidana enam tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan serta uang pengganti Rp132 miliar.

Gedung KPK

Dalam putusan tersebut, Hakim Merry Purba menyatakan dissenting opinion (DO) alias perbedaan pandangan.‎ Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 10 tahun pidana penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan dan uang pengganti Rp132 miliar. ‎‎

Check Also

Jubir Tegaskan Kasus Bupati Bekasi Tak Pengaruhi Elektabilitas Jokowi-Ma’ruf

  JAKARTA – Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: