Home / Warta / Indonesia Hari Ini / KPK Periksa Staf Khusus Gubernur Nonaktif Aceh Irwandi Yusuf
Juru Bica KPK Febri Diansyah (foto: Antara)

KPK Periksa Staf Khusus Gubernur Nonaktif Aceh Irwandi Yusuf

agregasi
agregasi

 

JAKARTA – Staf khusus (stafsus) gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf, Johnnico Apriano dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini. Johnnico diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk penyidikan tersangka Irwandi Yusuf (IY).

Irwandi Yusuf sendiri merupakan tersangka kasus dugaan suap pengalokasian Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018.

“‎Yang bersangkutan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka IY,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (6/9/2018).

Tak hanya Johnnico, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi lainnya yakni Farah Amalia yang merupakan kerabat tenaga ahli Aceh Marathon, Steffy Burase. Farah sedianya juga akan diperiksa untuk tersangka Irwandi Yusuf.

Selain Irwandi Yusuf, KPK juga telah menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018. Tiga tersangka lainnya tersebut yakni Bupati Bener Meriah, Ahmadi;‎ serta dua pihak swasta yakni, Hendri Yuzal dan T Syaiful Bahri.

Diduga, Gubernur Irwandi meminta jatah sebesar Rp1,5 miliar terkait fee izin proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018. Irwandi meminta jatah tersebut kepada Bupati Bener Meriah, Ahmadi.

Namun, Bupati Ahmadi baru menyerahkan uang sebesar Rp500 juta kepada Gubernur Irwandi lewat dua orang dekatnya yakni Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri. ‎Diduga, pemberian tersebut merupakan bagian komitmen fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh.

Sebagai pihak penerima suap, Irwandi Yusuf, Hendri Yusuf, dan Syaiful Bahri disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak pemberi suap, Ahmadi disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Check Also

Usut Suap Dana Otsus Aceh, KPK Panggil 7 Saksi

  JAKARTA – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap tujuh orang saksi ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: