Home / Warta / Indonesia Hari Ini / KPK Larang Pejabat Negara Terima THR dan Parcel
Ketua KPK Agus Rahardjo saat memberi keterangan pers (Antara)

KPK Larang Pejabat Negara Terima THR dan Parcel

agregasi

 

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau kepada pejabat negara agar menolak pemberian gratifikasi berupa parcel, uang, maupun fasilitas dan bentuk pemberian lainnya dari rekanan atau pengusaha yang berhubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan tugasnya.

Imbauan tersebut telah disiarkan KPK kepada sejumlah lembaga negara melalui surat resmi yang ditembuskan kepada Presiden RI, Joko Widodo, Ketua DPR, Bambang Soesatyo, dan Ketua BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara.

“Sebagai Pegawai Negeri atau penyelenggara negara‎ hendaknya dapat teladan yang baik bagi masyarakat dengan menolak pemberian gratifikasi,” kata Ketua KPK, Agus Rahardjo di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (4/6/2018).

Agus menerangkan, sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), bahwa penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya adalah dilarang, dan memiliki resiko sanksi pidana.

“Apabila Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara dalam keadaan tertentu terpaksa menerima gratifikasi, maka wajib melaporkan kepada KPK dalam 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi,” sambung Agus.

KorupsiSelain itu, KPK juga melarang permintaan dana, sumbangan, atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR). Sebab, THR tersebut dapat berpotensi menyalahgunakan wewenang yang dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

Agus menambahkan, apabila para pejabat negara mendapat bungkusan parcel berupa makanan, maka dapat langsung disumbangkan ke panti asuhan, panti jompo, dan pihak lain yang lebih membutuhkan. Namun juga, pemberian tersebut wajib difoto dan dilaporkan kepada KPK.

“Kemudian, pimpinan instansi atau lembaga pemerintah agar melarang penggunaan fasilitas dinas seperti kendaraan dinas operasional untuk kepentingan pribadi pegawai untuk kegiatan mudik,” imbuhnya.

Agus juga meminta peran serta para pimpinan kementerian atau kelembagaan agar mengimbau jajaran internalnya untuk tidak menyalahgunakan wewenang dengan menerima gratifikasi. Agus berharap ada juga peran serta dari pihak korporasi ataupun pengusaha.

“Peran pimpinan perusahan atau korporasi diharapkan komitmennya untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan dengan tidak memberikan sesuatu, serta menginstruksikan kepada semua jajarannya untuk tidak memberikan gratifikasi,” pungkasnya.

Check Also

Ini Kata KPK Soal Rp 4,8 Miliar Muluskan Dugaan Suap PLTU Riau

JAKARTA, Waspada.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor PLN untuk menelusuri proses awal dugaan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: