Home / Warta / Politik / KPK Larang Anggota DPR dan Kader Golkar Jenguk Setya Novanto, Fredrich Protes
Kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi saat menyambangi Gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan. (Foto: Arie Dwi Satrio/Okezone)
Kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi saat menyambangi Gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan. (Foto: Arie Dwi Satrio/Okezone)

KPK Larang Anggota DPR dan Kader Golkar Jenguk Setya Novanto, Fredrich Protes

agregasi
agregasi

 

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melarang seluruh anggota DPR dan kader Partai Golkar untuk menjenguk Setya Novanto sejak ditahan di rumah tahanan (rutan) baru KPK, Kavling K4, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi, memprotes larangan KPK tersebut. Itu karena  beberapa petinggi Golkar yang ingin menjenguk Setya Novanto dilarang ataupun tidak diizinkan oleh KPK. Larangan itu juga berlaku untuk pimpinan DPR.

‎”Petinggi Golkar dan Wakil Ketua DPR pun enggak boleh ketemu (Setya Novanto). Bayangin aja, siapa pun enggak boleh ketemu. Pejabat siapa pun enggak boleh,” kata Fredrich di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (6/12/2017).

Tak hanya itu, kata Fredrich, anak Setya Novanto‎ juga dilarang untuk menjenguk ayahnya. Padahal, menurut Fredrich, tidak ada kaitan anak Setya Novanto dengan perkara yang menjerat ayahnya ke dalam pusaran korupsi e-KTP.

“Saya minta jangan sampai terjadi karena sebelumnya kan terjadi. Semua sahabat, kerabat, itu tidak boleh membesuk, yang boleh besuk hanya istrinya dan saya sebagai penasihat hukum. Tapi anaknya enggak boleh,” jelasnya.

Fredrich mengaku, tidak mengetahui secara jelas alasan KPK tidak mengizinkan anak Setya Novanto untuk menjenguk ayahnya. Fredrich menduga keputusan KPK tersebut hanya karena faktor suka dan tidak suka.

“Tanya saja sama mereka (KPK) alasannya. Mereka kan yang punya kuasa, mungkin karena like and dislike. Mereka suka ya diizinkan. Saya sudah tanya mereka bilang enggak ada alasan dilarang,” katanya.

Sekadar diketahui, Setya Novanto resmi menyandang status tersangka dugaan korupsi proyek e-KTP sejalan telah diterbitkannya surat Perintah Penyidikan (Sprindik) atas nama Setya Novanto pada 31 Oktober 2017.

Setya Novanto selaku anggota DPR disangka bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus, Irman, dan Sugiharto menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi terkait proyek pengadaan e-KTP (KTP elektronik).

Check Also

Peneliti LSI Denny JA (Foto: Okezone)

Airlangga Jadi Ketum, LSI: Saatnya Golkar Rumuskan Branding Baru

  JAKARTA – ‎Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menilai Partai Golkar perlu merumuskan branding baru setelah ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.