Home / Warta / Indonesia Hari Ini / KPK Kembali Tahan 3 Anggota DPRD Sumut Terkait Kasus Suap
Foto: Okezone News

KPK Kembali Tahan 3 Anggota DPRD Sumut Terkait Kasus Suap

agregasi

 

 

 

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penahanan terhadap tiga anggota DPRD Kota Sumatera Utara (Sumut) dalam kasus suap persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 dan 2014.

Ketiga tersangka itu adalah, Richard Eddy Marsaut, Syafrida Fitrie dan Restu Kurniawan Sarumaha. Mereka akan ditahan selama 20 hari pertama untuk kepentingan penyidikan.

Ketiga orang itu merupakan bagian dari 38 anggota DPRD Sumut yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga antirasuah

“Dilakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap 3 tersangka kasus dugaan suap,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta, Jumat (24/8/2018).

Febri menyebutkan, untuk Richard akan ditahan selama 20 hari fi Rutam Cabang KPK Pomdam Jaya Guntur, sedangkan Restu dan Syafrida ditahan di Rutan Cabang KPK belakanh Gedung Merah Putih.

Penetapan tersangka ke-38 anggota DPRD Sumut itu merupakan pengembangan dari kasus mantan Gubernur Sumut Gatot Pudjo melalui proses pengumpulan informasi, data dan mencermati fakta persidangan dalam perkara tersebut.

Dalam perkara ini, kasus penetapan tersangka terhadap anggota DPRD merupakan ketiga kalinya. Pada tahap pertama tahun 2015, KPK telah menetapkan 5 pimpinan DPRD Sumut sebagai tersangka.

Mereka adalah, Saleh Bangun Ketua DPRD periode 2009 2014, Kamaludin Harahap Wakll Ketua DPRD periode 2009 2014, Chaudir Ritonga Wakil Ketua DPRD periode 2009 2014, Sigit Pramono Asri Wakil Ketua DPRD periode 2009 2014 dan Ailb Shah Wakll Ketua DPRD periode 2009 2014.

Sedangkan pada tahap kedua di tahun 2016, KPK menetapkan 7 Ketua Fraksi DPRD Sumut sebagai tersangka, yaitu, Muhammad Afan, Budiman Pardamean Nadapdap, Gunmr Manurung, Zulkifli Effendi Siregar, Bustamc HS, Zuklfli Husein, Parluhutan Siregar.

Dalam hal ini, Gatot memberikan fee kepada sejumlah anggota DPRD dengan maksud untuk mempengaruhi beberapa kewenengan dan fungsi dari DPRD Sumut. Antara lain, persetujuan Iaporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012 sampai dengan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara, pengesahan angggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara dan penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015.

Atas perbuatannya mereka disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Check Also

Kartu Nikah Dikhawatirkan Seperti Kasus e-KTP

JAKARTA, Waspada.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara terkait rencana Kementerian Agama (Kemenag) meluncurkan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: