Home / Warta / Indonesia Hari Ini / KPK Jelaskan Uang Suap yang Diterima Bupati Bandung Barat untuk Bayar Lembaga Survei
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (Foto: Okezone)

KPK Jelaskan Uang Suap yang Diterima Bupati Bandung Barat untuk Bayar Lembaga Survei

agregasi
agregasi

 

JAKARTA – Bupati Bandung Barat Abu Bakar resmi ditetapkan sebagai tersangka suap dengan meminta uang ke sejumlah SKPD di wilayah tersebut.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang menhatakan bahwa Abu Bakar diduga meminta uang ke sejumlah kepala SKPD untuk kepentingan calon istrinya, Elin Suharliah sebagai Bupati Bandung Barat periode 2018-2023.

Di mana permintaan tersebut disampaikan salam beberapa kali pertemuan antara bupati dengan kepala SKPD dari Januari hingga April.

“Pertemuan yang diadakan pada bulan Januari, Februari, Maret hingga April, bupati terus menagih permintaan uang ini,” kata Saut di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (11/4/2018).


Pimpinan KPK Saut Situmorang (foto: Harits/Okezone)

Saut mengatakan, salah satu fungsi dari uang suap yang didapati Abu Bakar dari para SKPD itu untuk digunakan keperluan pencalonan sang istri guna membayar lembaga survei.

Salah satunya untuk melunasi pembayaran ke lembaga survei. Dimana saat mereka baru disetorkan sebesar Rp50 juta,” jelas Saut.

Mengenai besaran setoran setiap SKPD kepada Abu Bakar, Saut menyatakan pihaknya belum bisa merinci lebih detail. Hal ini dikarenakan masih menunggu perkembangan dari penyidik.

“Uang SKPD ini belum semuanya bisa kita informasikan tapi kalau rata-rata sekitar 40 jutaan per SKPD lebih rincinya tentu menunggu perkembangan dari penyidik,” beber Saut.

Saut menambahkan didalam mengumpulkan dana tersebut, Abubakar meminta bantuan kepada Weti dan Adiyoto. Dimana kedua orang itu bertugas untuk menagih ke SKPD sesuai janji yang telah disepakati sebelumnya.

Atas perbuatannya, Abubakar, Weti, dan Adiyoto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Check Also

Kehadiran Nicke Widyawati ke KPK Diharapkan Cepat Selesaikan Kasus Suap PLTU Riau-1

  JAKARTA – Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati yang memenuhi panggilan pemeriksaan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: