Breaking News
_
Home / Warta / Indonesia Hari Ini / KPK – DPD RI Sepakat Berantas Korupsi
WOL Photo

KPK – DPD RI Sepakat Berantas Korupsi

JAKARTA, WOL – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) bekerjasama pemberantasan tindak pidana korupsi. Irman Gusman dan Taufiqurrahman Rukie selaku Ketua DPD dan Ketua Sementara KPK menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding) di hadapan pimpinan/anggota DPD di ruangan Sidang Paripurna DPD Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5).

Penandatanganan kali ini memperbarui nota kesepahaman yang lama karena berlakunya untuk jangka waktu lima tahun dan mulai berlaku sejak tanggal penandatanganannya.

Tujuannya, meningkatkan kerjasama pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya masing-masing. Lingkupnya meliputi data dan/atau informasi; sistem integritas nasional; narasumber; sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; serta lingkup lainnya.

Misalnya, para pihak meminta dan/atau memberikan data dan/atau informasi pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya yang tetap menjaga independensi, kemudian menindaklanjutinya. Para pihak menentukan data dan/atau informasi yang rahasia, bertanggung jawab atas kerahasiaannya, menggunakannya, serta tidak memberikan, meneruskan, dan mengungkapkannya kepada pihak lain.

“Nota kesepahaman kali ini adalah pemutakhiran nota kesepahaman yang ditandatangani tanggal 15 Agustus 2006. Kami akan terus meningkatkan kerjasama menyusun langkah-langkah strategis pemberantasan korupsi. Komitmen kami masih tetap konsisten dalam mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi,” demikian ucapan Ketua DPD Irman Gusman (senator asal Sumatera Barat). Di sampingnya dua wakil ketua, yakni Farouk Muhammad (senator asal Nusa Tenggara Barat) dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas (senator asal Daerah Istimewa Yogyakarta).

Dalam sambutannya Taufiqurrahman Rukie sempat berseloroh. “Saya tidak tahu, apakah MoU tadi sifatnya sementara, karena yang menandatanganinya ketua sementara.”

“Tapi, satu hal yang unik, saya menandatangani MoU tahun 2006. Alhamdulillah, bermodal MoU tersebut, rasanya, kerjasama antara DPD dan KPK bagus sekali,” lanjut Ruki diiringi tepuktangan anggota senator.

Mengenai lingkup kerjasama para pihak untuk meminta dan/atau memberikan data dan/atau informasi pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing, dia menyatakan antara lain, apabila anggota senator berangkat ke daerah dalam rangka reses, KPK berharap bisa memberi bekal berupa.

“Paling tidak Bapak-Ibu mendapatkan data dan/atau informasi tentang apa yang terjadi di daerah yang Bapak-Ibu wakili. Dan, kami bisa titip, ‘Di daerah Bapak-Ibu ada kejadian begini begini begini. Nampaknya sistemnya kurang benar. Please-lah perbaiki,” kata Ruki lagi.

Dia melanjutkan, jika ada kasus yang macet ditangani kepolisian dan kejaksaan, sudah sekian lama, KPK sudah supervisi, tapi tak kunjung berakhir, senator punya pintu masuk ke kepolisian dan kejaksaan menanyakan itu.

“Bekal itu sih kerjaan Bapak-Ibu membantu kami. Kemudian, Bapak-Ibu membawa bekal buat kami. Bekalnya mungkin kasus-kasus, kami tangani, kami prioritaskan. Nggak apa-apa. Memang, pemberantasan korupsi harus kita lakukan bersama, harus kita keroyok,” jelas Ruki lagi.

Di awal pembicaraannya, mik sempat berdengung. Dia kembali berseloroh. “Tolonglah mik, jangan pula melawan saya,” dejumlah senator kembali tertawa dan bertepuk tangan.

Dalam kesempatan itu, Taufiqurrahman didampingi Indriyanto Seno Adji dan dan Adnan Pandu Praja, sementara Zulkarnain dan Johan Budi Sapto Prabowo tidak hadir.

适适

Sebagaimana diketahui, Presiden melantik Taufiequrrachman Ruki, Johan Budi Sapto Pribowo, dan Indriyanto Seno Adji selaku pimpinan sementara KPK hari Jumat (20/2) pukul 08.00 WIB di Istana Negara, Jakarta. Pengangkatan Taufiqurrahman sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 14/P/2015 sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK menggantikan Ketua nonaktif KPK Abraham Samad, Johan sesuai dengan Keppres Nomor 15/P/2015 sebagai Plt Wakil Ketua KPK menggantikan Wakil Ketua nonaktif KPK Bambang Widjojanto, dan Indriyanto sesuai dengan Keppres Nomor 16/P/2015 sebagai Plt Wakil Ketua KPK menggantikan Busyro Muqoddas yang masa jabatannya berakhir. Pimpinan lainnya adalah Zulkarnain dan Adnan. (rls/ags/data2)

Check Also

Majelis Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Imam Nahrawi

JAKARTA, Waspada.co.id – Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Elfian memutuskan menolak seluruh permohonan gugatan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.