_
Home / Warta / Indonesia Hari Ini / KPK: Dari 2.375 PNS Koruptor, Baru 891 Diberhentikan
antara

KPK: Dari 2.375 PNS Koruptor, Baru 891 Diberhentikan

JAKARTA, Waspada.co.id – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, mengungkapkan pemecatan aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) yang terbukti korupsi berjalan lambat.

Padahal pemberhentian PNS koruptor sudah menjadi komitmen pemerintah. Dari data KPK, dari 2.357 PNS yang telah divonis korupsi melalui putusan berkekuatan hukum tetap, baru 891 yang diberhentikan secara tidak hormat.

“KPK menerima informasi dari BKN tentang masih lambatnya proses pemberhentian PNS yang telah terbukti korupsi. Hal ini disebabkan mulai dari keengganan, keraguan atau penyebab lain para PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian),” kata Febri di Jakarta, Minggu (27/1).

“Pemberhentian seluruh 2.357 PNS itu seharusnya ditargetkan selesai pada akhir Desember 2018. KPK sangat menyayangkan rendahnya komitmen PPK, baik di pusat ataupun daerah untuk mematuhi perundang-undangan yang berlaku tersebut,” sambungnya.

KPK, kata Febri, terus berkoordinasi memastikan ketidakpatuhan atau apa yang menjadi hambatan dalam pemberhentian ini. Apalagi pada 13 September 2018, Mendagri, Menpan RB, dan Kepala BKN meneken kesepakatan bersama mengenai pemberhentian PNS bermasalah hukum.

Untuk instansi pusat, dari 98 PNS yang divonis bersalah karena korupsi, baru 49 orang diberhentikan. Beberapa kementerian juga belum memberhentikan sejumlah PNS korupsi, yaitu Kementerian PUPR (9 orang), Kemenristek Dikti (9 orang), Kementerian Kelautan dan Perikanan (3 orang), Kementerian Pertahanan (3 orang) serta Kementerian Pertanian (3 orang).

“Kementerian yang terbanyak memberhentikan PNS terbukti korupsi adalah Kementerian Perhubungan sebanyak 17 orang dan Kementerian Agama sebanyak tujuh orang,” ungkap Febri.

“‘Judicial Review yang diajukan ke MK semestinya tidak jadi alasan untuk menunda aturan yang telah jelas tersebut,” tegas Febri mengimbau pimpinan instansi serius menegakkan aturan terkait pemberhentian PNS yang korupsi tersebut.

“Karena sikap kompromi terhadap pelaku korupsi, selain dapat mengikis kepercayaan masyarakat thd pemerintah, juga berisiko menambah kerugian keuangan negara karena penghasilan PNS tersebut masih harus dibayarkan negara,” ucap Febri mengakhiri. (wol/aa/ant/data1)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL

Check Also

Jokowi Umumkan Pansel KPK Paling Lambat Lusa

  JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, akan segera mengumumkan pembentukan panitia seleksi (pansel) ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: