Home / Warta / Indonesia Hari Ini / KPK: Dana Bansos Jangan Jadi Bancakan
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (Okezone)

KPK: Dana Bansos Jangan Jadi Bancakan

JAKARTA, Waspada.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencermati anggaran dana Bantuan Sosial milik Kementerian Sosial (Kemensos). Pasalnya, anggaran tersebut meningkat drastis dibanding tahun lalu dari Rp34 miliar menjadi Rp54 Triliun.

“Supaya tidak jadi bancakan. Supaya nanti benar-benar diterima oleh yang membutuhkan. Itu tujuan kita. Masalah yang sudah pernah kasus di sini kita informasikan supaya tidak terjadi hal yang sama,” kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan usai pertemuan dengan Mensos di Gedung KPK, Jumat (7/9) malam.

Untuk mencegah dana bansos menjadi bancakan, Basaria menegaskan pentingnya database penerima bantuan yang akurat. Hal ini, menurutnya, dapat dilakukan dengan mendasarkan pada nomor induk kependudukan (NIK).

Selain itu, Basaria meminta inspektorat di daerah maupun kementerkan untuk mengawasi dan mendampingi penyaluran dana bansos yang nilainya besar ini agar tepat sasaran.

KPK melalui Kedeputian Pencegahan dan Kedeputian Informasi dan Data menyatakan kesiapannya membantu Kemensos dalam mengelola dana bansos ini.

“Deputi Pencegahan sudah siap membantu, Deputi Inda (Informasi dan Data) juga siap membantu untuk masalah teknis tentang masalah NIK yang tadi. Jadi itu yang kita harapkan,” harapnya.

Dalam kesempatan ini, Agus Gumiwang mengapresiasi masukan yang disampaikan KPK kepada Kemsos mengenai pengelolaan dana bansos.

Agus yang juga politikus Partai Golkar ini menjelaskan, meski anggarannya meningkat hingga Rp20 triliun, jumlah penerima manfaat dana bansos tak alami perubahan.

“Jadi, yang menjadi penerima manfaat dari 2018-2019 tidak ada perubahan, tetap 10 juta orang, yang jadi kebijakan adalah kenaikan dari kualitas bantuan tersebut,” jelasnya.

Agus berjanji bakal terus melakukan koordinasi dengan KPK terkait pengelolaan anggaran itu. Agus bahkan akan meminta KPK mendampingi Kemsos agar pengelolaan dana anggaran itu berjalan dengan baik.

“Tadi saya sudah minta izin dengan KPK untuk mendapat pendampingan dari Deputi bidang Pencegahan dan (Deputi) Informasi dan Data agar berikan izin bisa melakukan semacam teknis antara kemensos dan KPK,” demikian Agus. (inilah/ags/data2)

Check Also

41 dari 45 Anggota DPRD Malang Tersangka, Diduga Dampak Tuntutan Ekonomi Partai

  JAKARTA – Pengamat politik Andrianto menilai penetapan tersangka kepada 41 dari 45 anggota DPRD ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: