_
Home / Warta / Indonesia Hari Ini / KPK Bakal Tetap OTT Meski Undang-Undang yang Baru Berlaku
Ketua KPK, Agus Rahardjo. (Antara)

KPK Bakal Tetap OTT Meski Undang-Undang yang Baru Berlaku

agregasi

 

JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo memastikan bahwa giat penindakan atau yang kerap disebut Operasi Tangkap Tangan (OTT) akan terus berjalan meskipun Undang-Undang (UU) KPK yang baru diberlakukan.

Sekadar informasi, UU KPK baru hasil revisi yang banyak menuai polemik akan diberlakukan pada hari ini, Kamis (17/10/2019). Meskipun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menandatangani aturan baru untuk lembaga antirasuah tersebut.

“Pekerjaan di KPK berjalan seperti biasa, tidak ada yang berubah. Jadi misalkan besok ada kasus yang misalkan tapi belum tentu ya, misalkan ada penyelidikan yang sudah matang perlu ada OTT ya akan dilakukan OTT,” kata Agus di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu,16 Oktober 2019, malam‎.

Agus mengaku belum mengetahui dengan pasti status UU yang baru. Agus mempertanyakan apakah UU yang baru sudah diundangkan atau belum. Meskipun, dalam aturannya, UU tersebut resmi diberlakukan setelah 30 hari disahkan oleh DPR dan Pemerintah.

Berdasarkan hasil kajian KPK sebelumnya, ada 26 poin dalam UU baru yang berpotensi melemahkan lembaga antirasuah.‎ Salah satunya yakni pemangkasan kewenangan melakukan penyadapan yang selama ini digunakan untuk melakukan OTT.

Berdasarkan poin di dalam UU hasil revisi, kedepan, penyadapan harus dilakukan atas izin tertulis dari dewan pengawas dan wajib mempertanggungjawabkannya‎. Sehingga, jika akan melakukan OTT dengan diawali penyadapan, maka wajib izin ke dewan pengawas.

Selain soal penyadapan, poin lainnya yang berisiko menghambat kerja KPK yakni dihapuskannya aturan bahwa pimpinan KPK adalah penanggungjawab tertinggi di KPK. Tak hanya itu, pimpinan KPK juga disebut bukan lagi penyidik dan penuntut umum.

Agus mengatakan, pihaknya telah menyiapkan Peraturan Komisi (Perkom) untuk mengantisipasi pelemahan serta penghambatan kerja, dampak dari berlakunya UU KPK yang baru. Termasuk aturan adanya dewan pengawas yang nyatanya hingga saat ini belum dibentuk.

Dalam Perkom tersebut, dijelaskan Agus, terdapat penjelasan yang mengatur siapa yang akan menandatangani sprindik sebelum dibentuknya dewan pengawas‎. Sehingga, kinerja KPK tidak akan terganggu dengan adanya UU yang baru.

“Mengenai Dewan Pengawas belum terbentuk mungkin masih sampai Desember kan, tapi kan itu langsung berlaku kan, seperti yang pimpinan diragukan, penyidik diragukan, itu kan ada implikasinya ke dalam. Oleh karena itu di dalam Perkom itu juga akan menjelaskan in case nanti itu diundangkan, yang tanda tangan sprindik siapa, itu sudah kita tentukan di dalam Perkom itu,” kata Agus.

适适

Check Also

Menkum HAM Batasi Hanya 14 Pasal Revisi KUHP

JAKARTA, Waspada.co.id – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna H Laoly mengatakan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.