Home / Warta / Indonesia Hari Ini / KPK Ancam Hukuman Berat bagi Pejabat yang Korupsi Dana Bantuan Gempa Lombok
Foto: Okezone News

KPK Ancam Hukuman Berat bagi Pejabat yang Korupsi Dana Bantuan Gempa Lombok

agregasi

 

JAKARTA, Waspada.co.id Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memberikan pemberatan hukuman jika ada penyelenggara negara yang menyelewengkan dana bantuan untuk korban gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan, pemberatan hukuman bagi penyelenggara negara yang menyelewengkan dana bantuan bencana alam nasional telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tahun 1999 ayat 2.

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa dengan ‘keadaan tertentu’‎dilakukan pemberatan yaitu bisa dihukum mati apabila tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional.

“Karena bencana Lombok belum dinyatakan sebagai bencana nasional, namun bisa saja akan berarti ada pemberatan,” kata Saut kepada Okezone, Kamis (23/8/2018).

Foto: Okezone/Heru Haryono

Oleh karenanya, Saut mewanti-wanti kepada seluruh pihak terutama penyelenggara negara agar menyalurkan dana bantuan untuk korban gempa Lombok dengan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Saut pun meminta agar publik turut memantau dana tersebut.

“Dana itu milik publik, apalagi ditengah penderitaan, i‎tu tanggung jawab kita semua. Utamanya KPK,” terangnya.

Sebelumnya, pemerintah telah menyediakan sejumlah anggaran untuk membantu korban gempa di Lombok. ‎Salah satu anggaran tersebut dialokasikan untuk merenovasi rumah warga yang hancur setelah diguncang gempa berturut-turut.

Bantuan tersebut dialirkan pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB). Dengan catatan, rumah yang rusak berat akan mendapatkan dana sebesar Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta, dan rusak ringan Rp10 juta.

(fzy/dv)

Check Also

Inilah Provinsi Dengan Jumlah PNS Koruptor Terbanyak di Indonesia

JAKARTA, Waspada.co.id – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan, hingga kini masih 2.357 pegawai negeri sipil ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: