Breaking News
Home / Warta / Politik / KPK: Ada Sanksi Pidana, Bila Sembunyikan Miryam S Haryani
Buronan KPK, Miryam S Haryani (Foto: Okezone)

KPK: Ada Sanksi Pidana, Bila Sembunyikan Miryam S Haryani

agregasi
agregasi

 

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk memburu‎ keberadaan mantan anggota Komisi II DPR fraksi Hanura, Miryam S. Haryani guna digelandang ke kantor KPK.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mendapatkan laporan, pihak kepolisian telah melakukan penyebaran terhadap foto Miryam Haryani. Lebih lanjut, sambung Febri, apabila terdapat orang yang sengaja ‎menyembunyikan Politikus Hanura tersebut dapat terancam dipidana.

“Jika ada pihak yang sembunyikan proses ini, maka ada sanksi pidana,” kata Febri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (27/4/2017).

Febri pun meminta kepada pihak kuasa hukum Miryam Haryani untuk membawa kliennya tersebut ke lembaga antirasuah apabila mengetahui keberadaanya. Sehingga, terhadap Miryam, penyidik dapat memprosesnya lebih cepat.

“Pihak yang menyembunyikan ada konsekuensi hukum yang serius. Sebaiknya kasih tahu keberadaan MSH. Sebaiknya kuasa hukum bantu KPK untuk memeriksa MSH,”‎ ujarnya.

Hal tersebut diungkapkan Febri lantaran pihaknya telah melakukan pemanggilan pemeriksaan sebanyak dua kali terhadap Miryam sejak ditetapkan tersangka. Namun disayangkan, Miryam mangkir dalam dua kali pemeriksaan tersebut.

Bukan memenuhi panggilan KPK, Miryam ‎justru malah melayangkan gugatan praperadilan melawan KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Jumat lalu. Diduga, Miryam akan kembali m‎angkir pada pemeriksaan selanjutnya.

Sekadar informasi, mantan anggota komisi II DPR Fraksi Hanura, miryam S Haryan‎i resmi ditetapkan sebagai tersangka pemberian keterangan tidak benar dalam perkara dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011 – 2012 untuk terdakwa Irman dan Sugiharto.

Miryam dijerat Pasal 22 juncto Pasal 35 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun.

Check Also

Usulan KPK Soal Parpol Dibiayai Negara Akan Dikaji

JAKARTA, Waspada.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo angkat bicara terkait usulan Komisi Pemberantasan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: