Home / Warta / Indonesia Hari Ini / KPK: 471 Anggota DPR Belum Lapor Harta Kekayaannya
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Okezone/Arie Dwi Satrio

KPK: 471 Anggota DPR Belum Lapor Harta Kekayaannya

agregasi

 

JAKARTA – Komisi Pemberan‎tasan Korupsi (KPK) mencatat ada cukup banyak anggota DPR RI, MPR, DPD, maupun DPRD yang wajib melaporkan harta kekayaannya sebagai penyelenggara negara, namun belum melapor.

Berdasarkan data dari KPK, ada 471 dari 546 anggota DPR yang belum menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sehingga, baru sekira 75 anggota DPR atau 13,74 persen‎ yang sudah melapor.

Tak hanya itu, KPK juga mencatat ada empat dari delapan anggota MPR atau setengahnya yang wajib lapor harta kekayaannya, belum melapor.‎ Sementara untuk anggota DPD, ada 51 orang yang belum menyetorkan LHKPN dari 133 yang wajib lapor.

Sedangkan ‎untuk di tingkat DPRD, terdapat 13.538 legislator yang belum melapor dari jumlah yang wajib lapor sejumlah 16.661. KPK mencatat baru 3.123 anggota DPRD yang sudah setor LHKPN.

‎”Sampai saat ini, resume kepatuhan pelaporan LHKPN di legislatif masih cukup rendah dibanding (lembaga) yang lain,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (19/3/2019).

Febri menjelaskan, untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu 2019 yang berintegritas, KPK bersama KPU telah melakukan diskusi dan mengajak masyarakat memilih calon Presiden, Wakil Presiden, serta calon anggota legisaltif yang jujur.

Salah satu upaya agar masyarakat mengetahui siapa calon yang akan dipilih, sambung Febri, KPK akan mengumumkan nama-nama anggota legislatif yang telah menyetorkan LHKPN sesuai dengan batas waktu pelaporan Periodik yang akan berakhir pada 31 Maret 2019 ini.

“Sehingga diharapkan masyarakat dapat mengetahui siapa saja calon wakil rakyat yang sudah menjabat saat ini yang patuh melaporkan LHKPN dan kemudian melihat apakah isi pelaporan itu disampaikan secara Jujur,” ungkap Febri.

“Jadi, semua informasi tentang profil calon, baik apakah pernah jadi terpidana kasus korupsi atau tidak, patuh atau tidak melaporkan LHKPN dan keberpihakan terhadap pemberantasan korupsi diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memilih calonnya secara relatif lebih tepat,” sambungnya.

Selain itu, KPK juga akan menyambangi Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu, 20 Maret 2019, besok, untuk melakuan upaya pendampingan pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terhadap anggota DPR.

Pendampingan pengisian LHKPN tersebut dilakukan KPK setelah menerima surat dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Badan Keahlian DPR-RI. Nantinya, tim KPK akan mendampingi para anggota DPR, MPR, dan DPD yang belum melaporkan harta kekayaannya.

“Surat yang ditujukan pada Direktur PP LHKPN KPK tersebut meminta bantuan KPK untuk melakukan pendampingan pengirian SPT pajak Tahun 2018 dan LHKPN melalui pengisian e-LHKPN pada Anggota DPR-RI,” kata Febri.

KPK menyambut baik permintaan tersebut dan akan menugaskan pegawai dari Direktorat LHKPN untuk membantu proses pengisian LHKPN bagi para anggota DPR. Febri berharap dengan adanya kooordinasi ini maka tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN di sektor politik ini meningkat dan lebih baik ke depan.

Check Also

Pimpinan KPK Minta Pemilu Dijadikan Kewajiban, Bukan Hak

  JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang berharap agar Undang-Undang (UU) ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: