Breaking News
Home / Warta / Indonesia Hari Ini / Konflik Internal KPK, Biarkan Hukum Bicara
Ilustrasi (Foto: Dok.Okezone)
Ilustrasi (Foto: Dok.Okezone)

Konflik Internal KPK, Biarkan Hukum Bicara

JAKARTA, WOL – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana melakukan koordinasi dengan Kapolri terkait perseteruan antara Direktur Penyidik KPK Brigjen (Pol) Aris Budiman dengan penyidik senior KPK Novel Baswedan. Rencana tersebut patut didukung, meski harus digarisbawahi, koordinasi dua institusi bukan berarti menjadikan hukum tidak lagi bekerja.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, pihaknya akan melakukan pertemuan dengan Kapolri terkait persoalan yang kini dihadapi antara Aris Budiman dengan Novel Baswedan. Menurut mantan aktivis ICW ini, pihaknya tengah mencari waktu yang tepat. “Kita cari waktu yang tepat untuk koordinasi lebih lanjut antar-institusi,” sebut Febri di Jakarta, Jumat (8/9) malam.

Seperti diketahui, perseteruan Aris vs Novel mulai mencuat ke publik sejak sidang atas terdakwa Miryam S Haryani yang disebutkan Aris Budiman membocorkan informasi soal pemeriksaan di KPK ke Komisi III DPR RI. Terlebih saat Aris memberi keterangan di hadapan Pansus Angket KPK DPR RI, juga mengungkap sejumlah hal terkait Novel Baswedan.

Tak berselang lama, Aris Budiman melaporkan Novel Baswedan ke Polri terkait dugaan pelanggaran UU ITE atas surat elektronik (surel) yang dikirim Novel Baswedan di internal KPK terkait proses rekrutmen penyidik di KPK. Polri juga telah memeriksa sejumlah saksi terkait pelaporan tersebut.

Sementara terpisah Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen (pol) Setyo Wasisto menanggapi usulan agar masalah Aris dan Novel diselesaikan secara kelembagaan mengatakan pihaknya saat ini masih melihat perkembangan di lapangan lantaran kasus ini sudah ada pelaporan ke Polri. “Situasi perkembangan penyidikan seperti apa dan sudah sejauh mana. Nggak ada intervensi terhadap proses penyidikan” sebut Setyo.

Upaya KPK merintis jalan untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak Polri terkait kasus yang melilit Novel Baswedan ini secara kelembagaan tentu baik. Hanya saja perlu digarsibawahi, bila upaya koordinasi dan komunikasi itu dimaksudkan untuk menghentikan proses penyidikan dalam kasus yang melilit Novel, tentu akan mengulangi preseden yang pernah terjadi di KPK. Upaya ini tidak baik dalam konteks penegakan hukum.

Sebelumnya upaya yang sama juga pernah dilakukan saat menimpa komisioner KPK maupun penyidik KPK yang terlilit perkara hukum. Seperti yang terjadi pada Bibit Samad Riyanto, Chandra Hamzah, Abraham Samad, Bambang Widjojanto yang semuanya proses hukumnya dikesampingkan (deponering). Begitu juga saat Novel Baswedan tersangkut kasus salah tangkap dalam pidana pencurian burung walet di Bengkulu, kasus yang menjerat Novel itu juga dihentikan.

Bila pola mengenyampingan maupun penghentian kasus yang menjerat komsioner KPK maupun pegawai KPK selalu dilakukan, hal ini menjadi preseden negatif dalam penegakan hukum. Prinsip equal before the law secara terang diabaikan dalam proses hukum tersebut. (inilah/ags/data1)

Check Also

Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo

Mendagri Minta Jajarannya Bekerja Ekstra Terkait E-KTP!

JAKARTA – Terkait perekaman e-KTP, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta jajarannya bekerja ekstra dan ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.