Breaking News
Home / Warta / Indonesia Hari Ini / Komitmen ‎Perkuat KPK, Menko Polhukam Tegas Tak Ingin Intervensi Hak Angket
Menkopolhukam Wiranto (Foto: Okezone)
Menkopolhukam Wiranto (Foto: Okezone)

Komitmen ‎Perkuat KPK, Menko Polhukam Tegas Tak Ingin Intervensi Hak Angket

agregasi
agregasi

 

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan, pemerintah tidak akan mencampuri ‎urusan hak angket yang dilakukan DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasud wacana pembekuan lembaga antirasuah sebagai salah satu rekomendasi Pansus KPK.

“Kita itu kan lembaga eksekutif ya. Yang pasti lembaga eksekutif itu tidak bisa mencampuri atau intervensi masalah hukum ya. Jadi jangan mendesak kemudian pemerintah sebagai lembaga eksekutif memberi pernyataan resmi masalah kemelut antara lembaga legislatif DPR dengan KPK sebagai penegak hukum,” kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (11/9/2017).

Wiranto menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyatakan sikap untuk memperkuat KPK. Sehingga penguatan itu dapat diupayakan dengan pelbagai cara dengan tidak melakukan intervensi tugas-tugas Pansus Hak Angket KPK oleh DPR.

“Presiden sudah sangat jelas mengatakan bahwa dengan semakin maraknya korupsi di Indonesia maka diperlukan penguatan dari KPK. Nah penguatan ini kan nanti terjemahannya macam-macam. Terjemahannya banyak. Yang banyak itulah nanti tentu harus dibicarakan dengan segala kearifan, kebijakan-kebijakan yang mengarah pada realitas yang terjadi,” ujarnya.

Pemerintah berharap DPR atau internal di lembaga antirasuah dapat berkomitmen untuk memperkuat KPK guna melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemberantasan itu, ujar Wiranto, harus dilakukan dengan kejujuran, bicara fakta-fakta hukum di lapangan hingga kerendahan hati oleh DPR dan KPK.

“Karena penguatan ini konotasinya bisa macam-macam. Tapi yang pasti, kita menghendaki ada penguatan-penguatan dan menyehatkan lembaga penegak hukum agar dapat menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi terutama masalah korupsi. Tidak hanya KPK, pemerintah mengharapkan seluruh lembaga hukum yang ada di Indonesia yang bersangkut paut dengan pemberantasan korupsi itu harus melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya tanpa adanya intervensi dan kepentingan lain yang mencoba mengintervensi kewenangan itu,” papar Wiranto.

Mantan Panglima ABRI itu menambahkan, pemerintah telah menginisiasi Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) sebagai komitmen untuk pemberantasan korupsi di Tanah Air. ‎Menurut Wiranto, pemerintah ingin setiap kewenangan yang dimiliki oknum birokrat tidak mempersulit masyarakat dalam mengurus birokrasi.

“‎Ini kan juga upaya pemerintah agar penyalahgunaan kewenangan yang memberatkan masyarakat itu dapat diberantas. Pemerintah sungguh-sungguh soal itu. Jangan sampai ada konotasi bahwa pemerintah akan melemahkan satu proses hukum, melemahkan instrumen hukum dalam memberantas korupsi. Tapi mengharapkan penyehatan, iya. Mengharapkan penguatan iya,” tegasnya.

Check Also

foto: Istimewa

Jokowi Minta TKI Harus Kantongi Paspor

KUCHING, WOL – Presiden Joko Widodo meminta semua pekerja Indonesia di luar negeri atau tenaga ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.