Home / Warta / Ekonomi dan Bisnis / Komisi VII Soroti Lima Keputusan Menteri ESDM
Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu. (Istimewa)

Komisi VII Soroti Lima Keputusan Menteri ESDM

MEDAN, Waspada.co.id – Ketua Komisi VII DP RI Gus Irawan Pasaribu mengemukakan pihaknya baru saja mengevaluasi kinerja Kementerian ESDM periode triwulan pertama 2018 dalam rapat kerja yang digelar pekan lalu.

Hal itu disampaikan Gus Irawan Pasaribu kepada wartawan di Medan, kemarin. Dia mengatakan Komisi VII secara tegas meminta penjelasan tentang 5 keputusan Menteri ESDM terkait Undang-Undang Minerba, perkembangan negosiasi dengan PT Freeport Indonesia, perkembangan konversi minyak tanah ke elpiji untuk beberapa wilayah, program CTL dan CTG, dan mengenai perkembangan pembangkit listrik energi baru terbarukan yang mangkrak.

“Berdasarkan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan besaran anggaran Kementerian ESDM sebesar Rp6.497.099.834.000. Komisi VII ingin mengetahui sejauh mana penggunaan anggaran di Kementerian ESDM, apakah selama triwulan I sudah memenuhi kaidah-kaidah anggaran yang baik yaitu efektif, efisien, dan ekonomis, serta relevan dengan tujuan yang hendak dicapai,” kata Gus Irawan yang juga wakil ketua Fraksi Gerindra DPR RI.

Ketua DPD Gerindra Sumut itu menambahkan dalam rangka menyempurnakan payung hukum pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang memberi manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara serta untuk memberikan kepastian dalam berusaha di sektor pertambangan, Menteri ESDM telah mengeluarkan 5 keputusan Menteri ESDM.

“Lima keputusan tersebut adalah tentang pedoman pelaksanaan, pengenaan, pemungutan, dan pembayaran, penyetoran, penerimaan negara bukan pajak mineral dan batubara; pedoman pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; pedoman pemasangan tanda batas wilayah izin usaha pertambangan atau wilayah izin wilayah usaha pertambangan khusus operasi produksi; pedoman permohonan evaluasi dan persetujuan pemberian rekomendasi ekspor mineral logam hasil pengolahan dan mineral logam dan kriteria tertentu; pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik,” jelasnya.

Komisi VII ingin mendapatkan penjelasan terkait 5 keputusan tersebut dan dampaknya bagi kegiatan pertambangan. Terkait perkembangan dengan PT Freeport Indonesia yang terbaru yaitu hasil negosiasi pengambilan hak partisipasi yang akan dikonversi kedalam bentuk saham Freeport Indonesia, sebesar 40 persen yang diharapkan selesai pada akhir April 2018.

“Program konversi minyak tanah ke gas dilaksanakan sejak 2008, namun hingga sekarang NTB, NTT, Maluku dan Papua masih belum tersentuh program konversi dari penggunaan minyak tanah ke Elpiji 3 kg. Salah satu penyebabnya adalah persoalan infrastruktur yang belum ada. Komisi VII ingin mengetahui kemajuan pembangunan tanki elpiji di terminal BBM Ternao yang berkapasitas dua kali 500 ton yang rencananya akan selesai pada tahun 2018,” ujarnya.

Terkait masalah peningkatan nilai tambah batubara, melalui gratifikasi dan pencairan batubara, Komisi VII ingin mendapat informasi sejauh mana respon pelaku bisnis batubara terhadap Program CTL dan CTG, sambung Gus Irawan.

Sementara itu dalam paparannya, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan bahwa mengenai PNBP, untuk triwulan I telah mencapai Rp40,7 triliun. Jonan menyampaikan, lebih dari 50 persen anggaran Kementerian ESDM dikembalikan pada pembangunan untuk masyarakat. “Mudah-mudahan tahun depan akan kita usahakan lagi di atas 50 persen dikembalikan kepada masyarakat,” ucapnya. (wol/ags/min/data1)

Editor: Agus Utama

Check Also

Gus Irawan Bagikan Konverter Kit BBM ke Nelayan Tanjung Haloban

LABUHANBATU, Waspada.co.id – Sebanyak 310 paket konverter kit didistribusikan kepada kapal perikanan bagi nelayan kecil ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: