_
Home / Warta / Ekonomi dan Bisnis / Komisi VII Serahkan Revisi UU Minerba ke Pemerintah
foto: Istimewa

Komisi VII Serahkan Revisi UU Minerba ke Pemerintah

JAKARTA, Waspada.co.id – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyerahkan nasib pembahasan revisi Undang-undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) pada pemerintah untuk diteruskan di sisa waktu sidang DPR periode saat ini.

Pemerintah diwakilkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam rancangan UU yang ingin diamandemen tersebut pada DPR. Namun di kubu parlemen terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai penyelesaian revisi UU tersebut.

Komisi VII berpandangan UU Minerba merupakan UU yang strategis dan tidak bisa dibahas dalam tempo yang kilat yakni di sisa waktu DPR saat ini. Meskipun masih ada waktu dua bulan, namun para legislator di waktu-waktu akhir sudah banyak yang tidak fokus untuk melakukan pembahasan.

Apalagi, meurut Komisi VII, ada beberapa anggota parlemen yang harus ke daerah pemilihan mereka. Mereka khawatir revisi UU tersebut tidak berkualitas jika diselesaikan dalam tempo yang sangat cepat.

“Ini tinggal tiga minggu bekerja. Senin depan kunjungan spesifik, masuk reses, pidato Presiden. Apakah tiga minggu cukup untuk kerjakan UU yang strategis? Mau jadi apa UU ini? Jadi buat rekomendasi untuk periode komisi VII yang akan datang saja,” kata Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu, belum lama ini.

Anggota Komisi VII yang lain mengatakan apabila tidak selesai di periode saat ini, dirinya akan mengusulkan agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pengganti UU (Perpu). Sebab, UU ini sangat penting dan menjadi perhatian.

Menanggapi hal tersebut Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan pihaknya perlu melakukan sikronisasi dengan kementerian lainnya seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri. Jonan pribadi tidak bisa menjanjikan pembahasan dengan cepat.

Hal itu, lanjutnya, lantaran DIM yang telah diserahkan pada dasarnya masih perlu dibahas lebih mendalam oleh pemerintah, terutama dengan Kementerian Keuangan dari sisi penerimaan negara. “Kami perlu sinkronisasi dengan menteri lain khsusunya Menteri Keuangan terkait penerimaan negara,” ujar Jonan.

Dengan mempertimbangkan semua pihak, Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu yang memimpin jalannya rapat mengambil keputusan untuk mendorong pemerintah melakukan sinkronisasi dan mengagendakan rapat lanjutan di hari lain dengan harapan bisa mempercepat pembahasan.

“Komisi VII DPR RI dan pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menteri ESDM RI dan Menteri Perindustrian RI sepakat memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan sinkronisasi DIM atas rancangan UU tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba,” kata politikus Gerindra ini membacakan kesimpulan. (wol/min/data1)
Editor: Agus Utama

Check Also

Gus Irawan Minta PLN Ikut Kembangkan EBT

JAKARTA, Waspada.co.id – Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu meminta agar PLN ikut ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.