Home / Warta / Ekonomi dan Bisnis / Komisi VII: Rasio Elektrifikasi Belum Merata
WOL Photo/Ist

Komisi VII: Rasio Elektrifikasi Belum Merata

MEDAN, WOL – Ketua Komisi VII DPR RI mengungkapkan rasio elektrifikasi (jangkauan sambungan listrik) di seluruh wilayah Indonesia belum merata karena perencanaan percepatan elektrifikasi harus terintegrasi dengan pembangunan transmisi dan distribusi.

Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu, mengungkapkan hal tersebut kepada wartawan di Medan melalui sambungan telepon, Selasa (27/2). saat disinggung tentang masih banyaknya daerah yang belum mendapatkan sambungan listrik. “Jadi kita jangan melihat satu fakta bahwa pembangunan pembangkit listrik akan menyelesaikan masalah elektrifikasi. Tidak bisa begitu,” ujarnya.

“Kalau tidak diintegrasikan otomatis pemerataan elektrifikasi sulit tercapai. Sebenarnya pembangunan transmisi dan kehandalan distribusi bisa mendorong pemerataan. Tapi tak aka wujud jika perencanaan dibuat parsial. Jadi harus secara berkelanjutan dan terintegrasi agar masyarakat mendapatkan sambungan listrik secara keseluruhan,” tegasnya.

Karena ada faktor lain paling penting yang mempengaruhi yaitu pembangunan transmisi dan distribusi. “Jadi pembangunan pembangkit listrik harus sistematis, terintegrasi dan mempertimbangkan bagaimana jalur distribusi. Sehingga pembangkit bisa dioperasikan dan benar-benar menjadi tambahan daya bagi masyarakat,” ungkapnya.

Dia melihat bahwa banyak pihak yang harus terlibat dalam pemerataan elektrifikasi di Indonesia termasuk misalnya SKK Migas sebagai pihak yang menjadi pengambil keputusan energi primer, kemudian ada Dirjen Minerba dan Batubara sebagai institusi yang mengkaji ketersediaan resources atau sumber daya.

“Begitu juga dengan direktorat energi baru terbarukan harus terlibat karena pemerataan elektrifikasi harus berkelanjutan. Jadi kalau semua terlibat solusi yang diambil bisa menjadi lebih maksimal,” jelas Gus Irawan yang juga Ketua DPD Gerindra Sumut ini.

Temuan Komisi VII di lapangan seringkali supply yang ada surplus tapi elektrifikasinya rendah akibat tidak mampu menyediakan kebutuhan masyarakat. “Bicara pembangkit memang bisa kita hitung kecukupan dan ketersediaan. Tapi ketika produksi pembangkit tidak didistribusikan otomatis ada daerah yang kemudian mengalami pemadaman. Karena itu juga terkait kemampuan trafo di jalur distribusi. Trafo harus memadai. Pembangkit dibangun, perencanaan transmisi juga harus diikutkan,” katanya.

“Selain itu hal urgent yang sering disuarakan Komisi VII adalah agar pemerintah memperhatikan proyek pembangkit listrik yang mangkrak. Jangan sampai terus mengejar pembangunan yang baru tapi yang lama tetap terbengkalai. Padahal sesungguhnya jika proyek-proyek itu bisa diteruskan sangat membantu,” urai Gus Irawan Pasaribu.

Dalam pertemuan sebelumnya antara Komisi VII DPR-RI dengan Direktur Bisnis PT PLN Persero progres kelistrikan dan pertumbuhan rasio elektrifikasi akan terus ditingkatkan. “Ini yang akan terus dikawal Komisi VII. Sehingga kita bisa melihat daerah yang dulu gelap dan masih byar pet kemudian terang benderang. Pasokannya ada kok.”

Gus Irawan mengatakan kebutuhan energi listrik kini sudah menjadi konsumsi semua pihak baik industri dan individu. “Kebutuhan individu akan listrik dimulai sejak bangun tidur, mengecap dunia pendidikan, memenuhi kebutuhan biologis, hingga kembali terlelap, semuanya memiliki hubungan dengan listrik.”

Menurut dia, setiap kali kunjungan ke mesin-mesin pembangkit PLN yang diperhatikan terutama pada tiga hal pertama keadaan daerah terhadap supply listrik dengan demand yang ada. Kedua terkait dengan masyarakat yang belum terlistriki. Dan yang ketiga, terkait target 35 ribu megawatt.

Gus Irawan mengatakan bersama tim kunjungan kerja mereka selalu meninjau langsung ke lokasi pembangkit listrik guna mengetahui sistem kelistrikan dan juga interkoneksi listrik di seluruh wilayah. “Selain itu, yang tidak kalah penting adalah kesadaran para pelaku industri listrik nasional pada kelestarian lingkungan.”

Dia mengatakan Komisi VII harus mendapat penjelasan dengan kunjungan fisik langsung ke lokasi mengenai progress pembangunan. “Nanti kita akan monitor sampai beroperasi, karena merupakan rangkaian kebutuhan supply daripada sistem kelistrikan yang ada,” jelasnya.

Gus Irawan Pasaribu yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra di DPR RI mengungkapkan pemenuhan kebutuhan listrik daerah menjadi tanggung jawab PLN dan pemerintah, sedangkan DPR akan mengawasi penyediaan energi. Karena dengan terpenuhinya kebutuhan listrik akan memajukan industri, mendongkrak pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja baru. (wol/ags/min/data1)

Editor: Agus Utama

Check Also

Biodiesel 20 Persen Akan Terus Ditingkatkan

MEDAN, Waspada.co.id – Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu, menyatakan penggunaan biodiesel dengan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: