Breaking News
Home / Warta / Ekonomi dan Bisnis / Komisi VII Ragukan BBG di Sumut Terealisasi
foto: istimewa
foto: istimewa

Komisi VII Ragukan BBG di Sumut Terealisasi

MEDAN, WOL – Rencana Pertamina untuk mendiversifikasi energi termasuk dengan menerapkan penjualan bahan bakar gas (BBG) untuk kendaraan di Sumatera Utara malah diragukan Komisi VII DPR-RI yang membidangi energi dan lingkungan hidup.

Dalam beberapa kesempatan muncul wacana Pertamina akan mengembangkan penerapan BBG di Sumut. Tujuannya untuk mendiversifikasi penggunaan energi yang selama ini terlalu fokus pada bahan bakar minyak.

Ketua Komisi VII DPR-RI Gus Irawan Pasaribu, kepada wartawan di Medan, Kamis (15/6), malah meragukan kebijakan itu. Dia mengatakan ada banyak sekali pertimbangan yang muncul ketika Pertamina ingin menjalankan BBG di Sumut.

“Coba bayangkan ya, program yang di Jakarta saja yang sudah berjalan sejak lima belas tahun lalu sampai hari ini tidak pernah maksimal. Dulu kan sempat gembar gembor ya. Kita lihat ada mobil dan taksi dipasang converter agar kendaraannya bisa pakai BBG,” kata dia.

Nyatanya sampai sekarang tidak bisa diterapkan juga, jelasnya. Wakil Ketua Fraksi Gerindra di DPR-RI itu mengungkapkan keraguan atas kondisi yang terjadi di Jakarta. “Harusnya sebagai daerah yang sudah lebih dulu menjadi percobaan bisa menjadi support pelaksanaan di daerah lain. Tapi sekarang apa yang bisa dicontoh dengan diversifikasi energi di Jakarta? Tidak ada. Malah pemasangan converter di mobil pengguna hanya menambah beban,” tuturnya.

Dia mengatakan problem penerapan BBG tidak melulu soal amdal saja. “Memang amdal penting tapi bukan menjadi persoalan berarti. Yang harus diperhitungkan sebenarnya banyak. Pertama kesiapan penyelenggara. Dalam hal ini Pertamina. Kemudian infrastrukturnya siap atau tidak. Berkelanjutan atau tidak. Dalam arti sustainable atau hanya sesaat,” ujar  Gus Irawan.

Kalau infrastrukturnya pun tidak bisa disiapkan maksimal jangan harap masyarakat pengguna BBM mau beralih ke BBG. Apalagi, kata dia, jika dikaitkan dengan sumber gas. Karena Sumut sama sekali tidak memiliki sumber gas atau perusahaan yang memproduksi sumber energi itu.

“Kalau misalnya pun mau direalisasikan darimana kita datangkan gas-nya? Jangan sampai pengalaman para perusahaan industri hari ini yang harga gasnya jauh di atas harga daerah lain. Karena kita mendatangkan gas dari proyek Tangguh sana. Terlalu jauh itu. Nilai keekonomian untuk BBG malah nanti tidak tercapai,” ucapnya.

Atau katakanlah ada sumber gas yang mau dieksplorasi atau dialirkan ke Sumut, lalu kemana terminal penampungannya kalau itu didatangkan di daerah lain. Sebab, menurut dia, pemerintah dan Pertamina sama sekali belum membangun tangka penampungan yang butuh budget relatif besar dan waktu relative lama.

Setelah itu teratasi harus dilihat lagi pola persiapan stasius khusus seperti SPBU untuk BBG yang membutuhkan keamanan lebih tinggi utnuk menghindari risiko yang bisa saja muncul setiap saat, kata dia.

“Nah itu saja sudah banyak masalah dan butuh persiapan matang. Belum lagi kemudian soal kesiapan menjalan program diversifikasi energi BBG butuh keseriusan agar tidak berhenti di tengah jalan. Meski program itu sangat bagus jika bisa dijalankan tapi secara umum sebagai Ketua Komisi VII saya kok ya tidak melihat ini bisa segera dijalankan,” tambahnya.

Sebenarnya apa pun program yang menghemat energi dan kebijakan mengembangkan penggunaan bahan bakar alternatif selalu didukung komisi VII namun harus melihat dengan lebih realistis. “Bisa saja sebenarnya dijalankan namun butuh waktu lama untuk persiapan semua hal. Tidak bisa tiba-tiba diversifikasi,” kata dia.

Dia kembali mencontohkan pengalaman Jakarta yang sudah memiliki semunya termasuk sumber gas, terminal, hingga SPBU BBM disiapkan tapi tidak bisa dijalankan secara maksimal. “Ini yang membuat saya ragu kalau di Sumut mau dibuat. Tapi andai itu ingin dijalankan secara konsisten, kita di Komisi VII siap mendukungnya. Tentu harus dengan persiapan matang,” kata dia.

“Nanti kalau sifatnya coba-coba untuk apa. Di Jakarta itu dulu katanya Bus Trans Jakarta pakai BBM sekarang sudah balik ke BBM kok. Bahkan kelihatannya penggunaan BBG itu seperti diskriminatif karena hanya berlaku untuk masyarakat kecil. Misalnya pengemudi bajaj wajib pakai BBG. Tapi perusahaan besar seperti taksi, bus, angkutan sewa, malah tidak pakai BBG,” tuturnya.

“Bajaj itu kan milik orang kecil. Tapi bisa jalan. Untuk perusahaan besar malah tak bisa diterapkan. Jangan-jangan memang pemerintah tak berani menerapkannya pada perusahaan besar. Semua fakta itulah yang membuat kita ragu bahwa Pertamina bisa menerapkannya di Sumut. Namun jika sudah dilakukan kajian, akan dilaksanakan konsisten, akan kita dukung,” tuturnya. (wol)

Editor: Agus Utama

Check Also

WOL Photo/Ist

Gus Irawan: Pemberdayaan Masyarakat Miskin Sumut Harus Berkelanjutan

MEDAN, WOL – Ketua Komisi VII DPR-RI yang merupakan anggota DPR daerah pemilihan Sumut menegaskan ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.