Home / Warta / Ekonomi dan Bisnis / Komisi VII: Pengelolaan Limbah Rumah Sakit di Sumut Dibawah Standar
WOL Photo

Komisi VII: Pengelolaan Limbah Rumah Sakit di Sumut Dibawah Standar

MEDAN, WOL – Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengungkapkan kekecewaannya atas pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di semua rumah sakit yang ada di Sumatera Utara karena tidak sesuai standar.

Hal itu diungkapkannya saat menjadi narasumber pada acara pembinaan kinerja pengelolaan lingkungan hidup rumah sakit yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Hotel Aryaduta Medan, Senin (20/11).

Dia mengatakan limbah medis dari rumah sakit masuk dalam kategori bahan berbahaya dan beracun. Di Sumut baru ada empat rumah sakit yang kelayakannya dengan level  paling tinggi warna biru. “Ada empat rumah sakit masuk kategori  biru pada tahun 2015.  Warna biru itu kalau nilai raport siswa masih enam saja. Dibawahnya ada yang merah. Padahal kita berharap hijau. Saya kira itu harus dicapai.”

Gus mengatakan rumah sakit dengan kategori merah itu tidak proper atau tidak patuh. “Padahal kita semua tahu limbah rumah sakit serta  limbah medis mengadung racun,” kata dia. Atas kondisi tersebutlah kemudian Gus Irawan meminta Kementerian LHK mengundang pengelola rumah sakit untuk pengelolaan limbah.

“Saya prinsipnya kalau mereka tidak bisa dibina, tidak mau dibina ya binasakan sajalah. Karena dalam sosialisasi itu rumah sakit besar diundang. Termasuk misalnya rumah sakit Colombia Asia yang tarifnya kalah dengan hotel yang kita duduki sekarang,” jelasnya.

Jika rumah sakit tersebut sebagai representasi rumah sakit terbaik di Sumut maka sebenarnya pengelolaan limbah mereka pun masuk kategori biru dan dikeluarkan pada tahun 2015. “Tahun 2016 belum ada. Padahal pengelolaan limba ini sangat beresiko dan bisa masuk dalam praktik kejahatan.”

Gus Irawan mencontohkan di Jawa Timur ada enam rumah sakit yang masuk dalam kategori penyelidikan pihak kepolisian karena mengabaikan pengelolaan limbah B3. “Sekarang berurusan dengan hukum. Dalam waktu dekat saya mau turun dengan tim termasuk dari Kementerian Lingkungan Hidup ke rumah sakit yang ada di Sumut. Tujuannya bukan lagi sosialisasi tapi penegakan hukum,” tuturnya.

Padahal dia meminta Kementerian LHK membuat acara sosialisasi di Sumut agar kasus Jawa Timur tidak terjadi di daerah ini. “Ini ada 30 rumah sakit yang mereka undang tapi yang datang hanya 13 saja.”

Menurutnya, ini bukti rumah sakit di Sumut tidak konsern pada pengelolaan limbah. “Padahal di rumah sakit  semakin besar kelas dan tipenya penggunaan chemical, radioaktif dan mercuri akan lebih tinggi. Kita mau rumah sakit mengelola limbahnya dengan standar. Kesimpulan awal saya hari ini mereka tidak hadir pada sosialisasi untuk menghindarkan kewajiban.”

Dia mengatakan rumah sakit memang merupakan tempat orang dirawat untuk sembuh. “Karena prinsip itu jugalah mereka menggunakan banyak bahan berbahaya. Nah jika limbah tidak dikelola sesuai standar bisa saja nanti orang di sekitar rumah sakit yang berpenyakit,” tuturnya.

Saat turun dengan Kementerian Lingkungan Hidup nanti Gus menjanjikan untuk mendeteksi langsung pengelolaan limbah rumah sakit. “Terutama yang besar-besar dan yang tidak hadir sosialisasi ini. Bukan berarti yang kecil tidak kita cek ya. Tapi kembali pada skala prioritas. Sebab rumah sakit besar, pasiennya pasti lebih banyak juga,” tuturnya.

“Rumah sakit yang tarifnya mahal terutama, tentu mereka harus mengelola limbah dengan baik. Saya mau malah raport tiap rumah sakit ini dipublish. Mau yang merah, hijau, biru itu diumumkan saja. Kita dorong agar dipublikasi semua kategori rumah sakit dengan pengelolaan limbahnya,” jelasnya.

Ini bagian dari komitmen pemerintah ketika meratifikasi konvensi Minamata agar Indonesia lebih berpihak kepada lingkungan di segala sektor. “Kita tak bisa lagi membiarkan. Publikasinya nanti disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup akan membuat rumah sakit tak bisa lagi menutupi standar mereka. “Temuan hari ini akan kita bawa ke Jakarta. Komisi VII akan mengundang menteri untuk raker dan mempublikasi semua standar pengelolaan limbah.”

Dengan begitu, kata dia, rumah sakit akan berlomba lomba rumah untuk proper karena kepentingan mereka. “Saya mau sebutkan beberapa rumah sakit besar yang tidak hadir. Colombia Asia, Siloam, Permata Bunda, RS Elizabeth, Royal Prima, Grand Medika, RS Herna, Murni Teguh. Itu nama-nama rumah sakit yang familiar bagi kita. Tapi tidak hadir,” jelasnya.

Gus Irawan Pasaribu mendesak agar semua rumah sakit yang ada di Sumut mengikuti standar pengelolaan limbah kalau tidak mau berurusan dengan hukum. “Apalagi Indonesia sudah terikat dengan konvensi Minamata yang harus dipatuhi,” tuturnya. (wol/ags/min/data1)

Editor: Agus Utama

Check Also

Komisi VII: EBT Sudah Masuk Prolegnas 2019

JAKARTA, Waspada.co.id – Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu, mengungkapkan hasil pertemuan internal ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: