Home / Warta / Ekonomi dan Bisnis / Komisi VII Minta Kementerian ESDM Pastikan DMO Batubara ke PLN
Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu. (Istimewa)

Komisi VII Minta Kementerian ESDM Pastikan DMO Batubara ke PLN

MEDAN, Waspada.co.id – Ketua Komisi VII DPR RI menyuarakan agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan realisasi Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 25 persen batubara, dari hasil tiap produsen tambang yang harus dijual dengan harga 70 dolar AS per metric ton.

Menurutnya, realisasi DMO merupakan salah satu solusi atas kurangnya pasokan batubara yang dialami oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu, yang membidangi energi dan lingkungan hidup mengungkapkan hal tersebut, Minggu (27/5) kemarin.

Pada prinsipnya kata dia batubara merupakan energy premier bagi PLN. “Nah kita sudah sampaikan beberapa kali agar perusahaan tambang batubara yang tidak melaksanakan DMO dikenakan sanksi. Kita mau pasokan batubara untuk PLN benar-benar aman,” jelasnya.

Gus Irawan Pasaribu, yang juga wakil ketua Fraksi Gerindra di DPR-RI mengungkapkan dalam kesepakatan antara pemerintah dengan perusahaan tambang batubara beberapa waktu lalu sudah disepakati DMO tersebut.

“Intinya mereka wajib mendahulukan PLN sesuai harga yang ditetapkan. Karena bahan bakar yang digunakan PLN sekarang kan batubara. Kalau harganya bergejolak, atau pasokannya minim, PLN bisa saja menaikkan tarif listrik,” kata dia.

Ketua DPD Gerindra Sumut itu mengungkapkan beberapa waktu lalu saat diketahui harga batubara di pasar internasional mengalami kenaikan, PLN sudah mewacanakan menaikkan tarif kalau perusahaan tambang tidak mau kompromi. Akhirnya atas kesepakatan pemerintah, perusahaan tambang dan PLN disusunlah skenario DMO bagi perusahaan listrik tersebut.

“Harusnya ya tidak ada masalah. Namun, kenyataan di lapangan terdapat beberapa pembangkit listrik milik PLN yang menghadapi krisis dan ancaman energy premier batubara. “Stok batubara pada beberapa pembangkit listrik sudah menipis, bila kurun waktu 8 hari tidak ada suplai, dipastikan pembangkit listrik tersebut tidak dapat beroperasi,” terangnya.

Bila pembangkit listrik sudah tidak beroperasi lagi, suplai energi listrik kepada masyarakat juga akan terganggu. Gus Irawan meminta Kementerian ESDM dalam hal ini Ditjen Minerba betul-betul memperhatikan hal ini karena dampaknya akan terasa pada masyarakat umum dan juga kalangan industri.

Komisi VII, katanya, mendesak Ditjen Minerba agar menindak tegas perusahaan yang melanggar kesepakatan. “Maunya langsung disanksi saja. Kalau untuk kepentingan hajat hidup orang banyak pemerintah harus tegas. Jangan dibiar-biarkan. Karena akan berdampak pada kecukupan energi listik di masyarakat,” katanya. (wol/ags/min/data1)

Editor: Agus Utama

Check Also

Biodiesel 20 Persen Akan Terus Ditingkatkan

MEDAN, Waspada.co.id – Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu, menyatakan penggunaan biodiesel dengan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: