Home / Warta / Ekonomi dan Bisnis / Komisi VII Gagas Penyempurnaan UU Minerba
Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu. (Istimewa)

Komisi VII Gagas Penyempurnaan UU Minerba

JAKARTA, Waspada.co.id – Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu, menyatakan saat ini mereka sedang berusaha menginisiasi penyempurnaan UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Gus mengklaim akan ada perubahan kewenangan yang terjadi. Hal itu menurutnya harus dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mencegah maraknya tambang ilegal yang sudah berdampak pada lingkungan. Komisi VII yang membidangi energi dan lingkungan hidup mengungkapkan hal itu kepada wartawan melalui sambungan telepon, Senin (13/8) kemarin.

Dia mengatakan dalam UU Minerba, bahan galian yang ada di kabupaten jadi kewenangan bupati. Sekarang dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan itu ditarik ke provinsi.

Jadi nanti, katanya, provinsi yang akan punya kewenangan menerbitkan dan menegakkan konsistensi, tata ruang, perencanaan wilayah, kehendak politik dan penguasaan sumber daya alam. Kondisi ini juga mengacu pada banyaknya tambah emas ilegal yang berdampak luas pada kerusakan lingkungan.

Dia mencontohkan tambang emas ilegal yang dieksplorasi masyarakat Lombok Tengah di bisa berdampak luas terhadap kerusakan lingkungan dan ekosistem. Ini jadi catatan kritis Komisi VII DPR RI saat sidak ke pertambangan emas ilegal, dekat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika.

“Pertambangan rakyat di Lombok Tengah jadi catatan penting ketika kita mengunjungi secara langsung. Penggalian emas dilakukan tidak dengan rencana yang baik. Terasa menjadi kegiatan yang secara sistemik ngawur. Itu akan berisiko besar,” katanya.

Pencemaran lingkungan yang akan terjadi, adalah rusaknya ekosistem setempat. “Belum lagi bahaya debu dan bau dari limbah tambang ilegal yang sangat mengganggu. Ini jadi PR besar bagi pemerintahan daerah setempat,” sambungnya.

Komisi VII, kata Gus Irawan juga, mewacanakan agar aktivitas pertambangan ilegal apalagi yang lokasinya berdekatan dengan objek wisata, harus segera ditutup. “Ini yang terjadi di Lombok,, belum di daerah lain. Pertambangan ilegal tidak saja merusak lingkungan, tapi juga merusak kawasan wisata yang sedang dibangun pemerintah,” tuturnya.

“Kalau kita lihat pertambangan ilegal di Lombok Tengah ini dekat dengan objek wisata. Akan ada kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal. Kalau pun ada izin pasti izinnya bermasalah. Ini bentuk nyata pelanggaran hukum,” tegas wakil ketua Fraksi Gerindra di DPR-RI ini.

Kekhawatiran atas dampak yang meluas dari aktivitas masyarakat itu, menurut dia, karena sangat dekat dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika. “Bahkan aktivitas pertambangan emas ilegal ini sudah menggunakan kendaraan berat. Terlihat dua kendaran berat itu sedang menggali dan mengeruk bebatuan. Komisi VII DPR RI pun melihat langsung aktivitas ilegal itu, hingga ke pengolahan emasnya yang dilakukan secara tradisional.”

Dia menegaskan sebenarnya pengelolaan tambang harus dilakukan oleh badan usaha yang memperoleh izin pertambangan dari pemerintah. Pemda setempat harus memberi perhatian serius terhadap hal ini.

“Kita di Komisi VII mengimbau kepada pemerintah untuk lebih tegas melarang kegiatan ilegal ini, karena akan membahayakan lingkungan, baik dari limbah sianida dan mercuri. Ini juga memberi kesan negatif kepada wisatawan,” tambahnya.

Harusnya, kata dia, Pemda setempat mendorong agar daerah ini menjadi kawasan wisata. Dan kawasan wisata membutuhkan lingkungan yang bersih. “Mumpung kerusakannya belum parah, mestinya pemerintah segera menertibkan penambangan ini agar program pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja, lingkungan terjaga, dan kesehatan di sektor pariwisata tidak terganggu,” katanya. (wol/ags/min/data2)

Editor: Agus Utama

Check Also

Komisi VII dan Pemerintah Sepakati 2,4 Juta Sambungan Listrik Baru Gratis

MEDAN, Waspada.co.id – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama Komisi VII DPR RI menyepakati ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: