Newsticker
WOL / Warta / Ekonomi dan Bisnis / Komisi VII DPR RI Minta PLN Tampung Keluhan Pelanggan Listrik 900 VA
foto: istimewa
foto: istimewa

Komisi VII DPR RI Minta PLN Tampung Keluhan Pelanggan Listrik 900 VA

MEDAN, WOL – Ketua Komisi VII DPR-RI Gus Irawan Pasaribu meminta PLN menampung keluhan pelanggan listrik 900 VA yang dicabut subsidinya jika merasa keberatan atas pentarifan yang  dilakukan.

Hal itu disampaikan Gus Irawan Pasaribu kepada wartawan di Medan sebelum bertolak ke Padang Sidempuan, Senin (15/5), menyikapi pencabutan subsidi listrik pelanggan 900 VA. Seperti diketahui pemerintah telah membuat kebijakan subsidi listrik tepat sasaran untuk pelanggan listrik rumah tangga 900 VA.

Subsidi untuk 18,7 juta pelanggan dicabut secara bertahap mulai Januari 2017 dan hanya 4,1 juta dari 22,8 juta pelanggan 900 Va yang layak menerima subsidi. Walaupun sebenarnya bukan hanya subsidi listrik untuk pelanggan 900 VA saja yang saat ini dinilai tidak tepat sasaran.

Badan Anggaran DPR pada September 2016 lalu telah memerintahkan agar pemerintah tidak hanya mencabut subsidi untuk 18,7 juta pelanggan 900 VA tapi juga kepada 3,7 juta pelanggan listrik 450 VA.

Menurut Gus Irawan Pasaribu, pencabutan subsidi kepada 900 VA itu harus sesuai komitmen yang disepakati sebelumnya antara DPR dengan pemerintah. “Kita di Komisi VII saat pertemuan dengan PLN menyatakan kalaupun mau mencabut subsidi listrik 900 VA harus pada syarat bahwa DPR setuju pencabutan jika subsidi tidak tepat sasaran,” ujarnya.

“Kemudian satu prinsip lagi adalah kita tidak setuju subsidi pelanggan 900 VA dicabut kalau yang bersangkutan masuk dalam kriteria penduduk miskin atau berpenghasilan rendah,” jelasnya. “Jadi kita sarankan ke PLN silakan menaikkan tarif listrik 900 VA kepada warga mampu dan masyarakat miskin tetap dapat subsidi. Itu saja kuncinya,” kata dia.

Sehingga kemudian, PLN sudah bertemu dengan Komisi VII untuk menyampaikan verifikasi data sesuai data yang diperoleh TNP2K (tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan). “Pada prinsipnya langkah yang dilakukan PLN itu harus mengacu pada data TNP2K. kalau masyarakatnya masuk kategori miskin jangan dicabut subsidinya,” jelas Gus Irawan yang juga wakil ketua Fraksi Gerindra di DPR-RI.

“Kita pun sudah bertemu dengan TNP2K. Namun Komisi VII yang membidangi energi dan lingkungan hidup tidak akan ikut memverifikasi data. Karena itukan datanya puluhan juta. Bagaimana kita bisa mengoreksi dan mengikuti alur data yang disampaikan,” tuturnya.

Sebagai konsekuensi atas pencabutan itu Komisi VII telah meminta agar PLN menerima aduan masyarakat yang keberatan tarif subsidinya dicabut. “Misalnya ada keluarga yang dicabut subsidi, mereka boleh melaporkan ke PLN. Untuk dilakukan verifikasi ulang,” kata Gus.

Sekarang, menurut dia, sudah ada ratusan pengaduan yang masuk dan kemudian diberikan lagi subsidinya walau sempat dicabut. “Ya info terakhir saya lihat ada sampai 916 pelanggan listrik PLN yang dapat subsidi lagi ya setelah sempat dicabut. Itu baru laporan awal. Saya kira masih akan banyak yang meminta verifikasi ulang,” kata Gus lagi.

Atas kondisi yang sekarang terjadi dengan keterbatasan Komisi VII DPR-RI ikut melihat verifikasi data maka yang bisa dilakukan adalah kalau konsumen atau pelanggan keberatan dengan tarif yang diberlakukan oleh PLN, mereka bisa langsung mengajukan keberatan untuk ditera ulang, kata Gus Irawan.

Dia menyatakan Komisi VII akan tetap memperhatikan proses pencabutan subsidi ini sampai kemudian sasaran yang diberikan pemerintah dalam bentuk subsidi tepat sasaran. (wol/data2)

Editor: Agus Utama

Baca Juga

Gus Irawan Pasaribu, ketua Komisi VII DPR-RI (dua kanan) saat menyerahkan cindera mata kepada Wakil Kepala LIPI Bambang Subiyanto (kiri) usai memberikan paparan tentang pengenalan konservasi dan pengembangan potensi ekonomi daerah di Sei Mencirim, pekan lalu. (WOL Photo/Ist)

Gali Potensi Daerah, Gus Irawan Undang LIPI ke Sumut

MEDAN, WOL – Gus Irawan Pasaribu, Ketua Komisi VII DPR-RI yang membidangi energi dan lingkungan ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.