Home / Warta / Ekonomi dan Bisnis / Komisi VII DPR RI Minta Pemerintah Kaji Ulang Pencabutan Permen ESDM Soal TKA
Istimewa

Komisi VII DPR RI Minta Pemerintah Kaji Ulang Pencabutan Permen ESDM Soal TKA

MEDAN, WOL – Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu mengatakan akibat kemudahan izin membuat pekerja sektor migas akan lebih mudah masuk Indonesia. Ketua DPD Gerindra Sumut itu menjelaskan aturan baru soal TKA, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah mencabut Permen ESDM No. 31 tahun 2013 tentang ketentuaan tata cara penggunaan tenaga kerja asing Indonesia pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Menurut Gus yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra di DPR RI, peraturan dimaksud merupakan salah satu dari 32 aturan yang dicabut oleh kementerian ESDM untuk memberi kemudahakan dunia usaha dalam menggunakan TKA.

“Kalau saya inginnya pemerintah mengkaji ulang kebijakan pencabutan penghapusan Tenaga Kerja Asing (TKA) di sektor minyak dan gas. Kebijakan tersebut sesungguhnya mengabaikan usaha pemerintah untuk mendorong Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang lebih besar dalam sisi sumber daya manusia (SDM),” tegasnya.

“Permen 31/2013 sangat jelas mengatur bagaimana mengatur syarat ketat untuk mempekerjakan TKA di bidang Migas. Kalau dicabut, ini sama saja membiarkan memudahkan hadirnya pekerja asing dan menyingkirkan pekerja dalam negeri,” jelas Gus Irawan.

Dia malah mendorong kebijakan memberi kemudahan kepada TKA secara garis besar berasal dari Kementerian Koordinator Perekonomian (Menko Ekuin) dengan alasan mendorong investasi masuk.

“Demikian pula  dengan alasan yang sama Kementerian ESDM memangkas regulasi terkait TKA. Padahal kebijakan tersebut secara nyata hanya akan menyingkirkan pekerja lokal.  Penghapusan regulasi pengetatan TKA di sektor migas merupakan bentuk proses liberalisasi sektor migas yang sangat mengkhawatirkan dan miskin pembelaan terhadap pekerja lokal,” tuturnya.

Gus Irawan malah menyarankan agar kementerian ESDM mempersiapkan permen baru yang lebih memperketat syarat masuknya TKA. “Saya kalau sudah seperti ini kebijakannya selalu merasa ada yang tidak pas. Nanti kalau ada pertemuan dengan Kementerian ESDM akan kita pertanyakan lagi. Jangan sampai TKA bebas masuk.”

Dia mengatakan ketika Kementerian ESDM mencabut peraturan tentang TKA tentu harus ada penggantinya. “Nyatanya tidak ada. Berarti TKA bebas masuk. Kalau pun mau menampung TKA saya ingin agar investor sektor Migas didorong dalam jumlah besar. Nanti ada alih teknologi. Itu yang kita mau,” tuturnya. (wol/ags/min/data1)

Editor: Agus Utama

Check Also

Gus Irawan: Harga Minyak Dunia Tahun Depan Tinggi

JAKARTA, Waspada.co.id – Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu, menyatakan asumsi harga minyak ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: