Breaking News
_
Home / Warta / Ekonomi dan Bisnis / Komisi VII Desak Pemerintah Jelaskan Soal Izin Pipa Transmisi Gas
Gus Irawan. (WOL Photo/Ist)

Komisi VII Desak Pemerintah Jelaskan Soal Izin Pipa Transmisi Gas

JAKARTA, Waspada.co.id – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) selain melakukan pengawasan sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, juga berperan melakukan penarikan iuran badan usaha. Oleh karena itu, setiap triwulan BPH Migas melakukan verifikasi atas pembayaran iuran kepada badan usaha.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Kepala BPH Migas dan perusahaan niaga BBM dan Gas Bumi terungkap, ada 41 badan usaha penerima izin yang tidak hadir saat verifikasi BPH Migas dan 25 badan usaha yang tidak melakukan pembayaran iuran. Komisi VII DPR RI mempertanyakan langkah yang diambil pemerintah dalam menyikapi persoalan itu.

“Kami harap dapat diberikan kajian yang komprehensif. Kami juga ingin mendapatkan penjelasan tentang progres izin-izin pipa transmisi gas bumi dan wilayah usaha gas bumi serta realisasi pekerjaannya sampai dengan tahun 2019, mengingat upaya untuk meningkatkan gas bumi di dalam negeri perlu ditingkatkan,” ujar Ketua Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu, di Jakarta, baru-baru ini.

Gus menambahkan, karena produksi gas bumi di dalam negeri terus meningkat dan ditemukannya beberapa ladang gas besar di wilayah Indonesia. Badan usaha mana saja yang sudah menjalankan atau mengerjakannya dengan baik dan mana yang masih bermasalah.

Beberapa hal yang menjadi agenda pembahasan Komisi VII DPR RI dengan Kepala BPH Migas dan perusahaan niaga BBM dan Gas Bumi dalam RDP tersebut adalah mengenai pengawasan dan pengaturan distribusi BBM di luar SPBU, penyediaan premium di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) dan di luar Jamali, progres izin-izin pipa transmisi gas bumi dan wilayah usaha gas bumi sampai dengan tahun 2019.

“Seiring dengan perkembangan wilayah serta pertumbuhan penduduk dan industri, maka pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur, diantaranya pembangunan jaringan pipa gas nasional yang terintegrasi. Selain itu pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak diseluruh wilayah NKRI,” ucapnya.

Dia mengatakan, sesuai UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan PP Nomor 67 Tahun 2002, badan pengatur penyediaan dan pendistribusian BBM dan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi atau yang dikenal dengan BPH Migas, tugas dan fungsinya adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa dalam suatu pengaturan agar ketersediaan dan distribusi BBM yang ditetapkan pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah NKRI, serta meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri. (wol/min/data2)

Editor: Agus Utama

Check Also

Alasan Gus Irawan Tak Penuhi Panggilan Poldasu

MEDAN, Waspada.co.id – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Utara (Sumut) memanggil anggota ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.