_
Home / Warta / Ekonomi dan Bisnis / Kiara Dorong Politik Pengakuan Perempuan Nelayan
Antara

Kiara Dorong Politik Pengakuan Perempuan Nelayan

JAKARTA, WOL – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mendorong politik pengakuan masyarakat pesisir (nelayan tradisional, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pelestari ekosistem pesisir) dalam  perumusan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

Siaran pers Kiara menilai, perempuan nelayan sebagai aktor penting di sektor perikanan dan pergaraman hingga hari ini belum diakui oleh negara dan hanya sebagai pelengkap di dalam  RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

“Dengan tidak diakuinya perempuan nelayan di dalam kebijakan nasional, maka tidak ada skema perlindungan dan pemberdayaan yang diperuntukkan bagi perempuan nelayan/pembudidaya/petambak garam sebagai perwujudan politik pengakuan negara.”

Hal ini bertolak belakang dengan kesepakatan di level internasional yang telah dicapai dan diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia, yaitu Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) yang mengamanatkan negara untuk hadir dan memenuhi hak-hak dasar perempuan.

CEDAW menyebutkan sepuluh hak perempuan nelayan/pembudidaya/petambak garam yang harus dipenuhi oleh negara, yaitu hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja yang baik, hak untuk mengakses dan mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk mendapatkan jaminan sosial, hak untuk mendapatkan pelatihan dan pendidikan (formal dan informal), hak untuk berorganisasi dan mendirikan koperasi sebagai wadah perjuangan kesetaraan,  mendapatkan kredit perikanan, pelayanan pemasaran, dan hak untuk memperoleh rumah, sanitasi, listrik, air bersih, dan transportasi.

Saat ini, Kiara bersama PPNI/Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia, organisasi yang diinisiasi Kiara dan menjadi wadah pergerakan perempuan nelayan di Indonesia, terus mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk menyegerakan politik pengakuannya.
(hls/data1)

Check Also

Nelayan Demo Minta 16 Rekannya Dibebaskan

MEDAN, Waspada.co.id – Ratusan nelayan dari berbagai daerah unjukrasa ke kantor Gubernur Sumut (Gubsu) di ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: