_
Home / Warta / Politik / Ketum Golkar: Penolakan Revisi UU KPK Itu Wajar
foto: Antara

Ketum Golkar: Penolakan Revisi UU KPK Itu Wajar

JAKARTA, Waspada.co.id – Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menilai wajar munculnya penolakan publik terkait pembahasan revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Airlangga menilai penolakan tersebut sebagai bagian dari proses demokrasi di Indonesia. Namun, dirinya mengatakan pembahasan akan berlanjut lantaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) agar pemerintah membahas revisi UU KPK dengan DPR.

“Itu dinamika negara demokratis. Berbagai undang-undang juga ada proses (penolakan) semacam itu,” ujar Airlangga di Jakarta, Sabtu (14/9).

Arilangga menambahkan Presiden Jokowi juga telah menyatakan sikapnya mengenai revisi UU KPK. Presiden menyatakan kesetujuannya membahas revisi undang-undang tersebut bersama DPR, namun tak sepenuhnya menyetujui draft usulan DPR.

“Kan sudah selesai (persoalan) pada saat paripurna mengetok kemudian berlanjut pemerintah turunkan Surpres. Berarti undang-undang ini dibahas. Kita tunggu saja pembahasan di panja (panitia kerja),” lanjut Airlangga.

Sebelumnya, DPR menginisiasi revisi UU KPK. Dalam draft yang diajukan, DPR mengusulkan memberi kewenangan SP3 kepada KPK, membentuk dewan pengawas, dan menjadikan pegawai KPK berstatus ASN. Pemerintah menyatakan kesetujuannya membahas revisi lewat Surpres yang dikirim presiden.

Namun Jokowi mengklaim bahwa revisi yang dilakukan bukan untuk melemahkan KPK. Jokowi menyebut revisi itu untuk penyempurnaan karena UU KPK sudah tidak mengalami perubahan selama 17 tahun.

“Saya tidak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi, karena korupsi musuh kita bersama. Saya ingin KPK punya peran sentral dalam pemberantasan korupsi, yang punya kewenangan lebih kuat dibanding lembaga lain,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (14/9). (wol/aa/kcm/data2)

Editor AUSTIN TUMENGKOL

适适

Check Also

LPSK Sebut Novel Baswedan Tak Bisa Dituntut karena Berstatus Korban

JAKARTA – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Dewi Ambarwati alias Dewi Tanjung melaporkan penyidik ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.