Home / Warta / Ekonomi dan Bisnis / Ketua Komisi VII Sarankan Dispenser SPBU Rutin Diaudit
istimewa

Ketua Komisi VII Sarankan Dispenser SPBU Rutin Diaudit

MEDAN, WOL – Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu menyarankan kepada pihak terkait agar rutin mengaudit (tera ulang) dispenser SPBU sebagai ujung tombak penjualan bahan bakar minyak.

Dia mengungkapkan hal itu, Kamis (11/1), melalui sambungan telepon karena saat ini masih berada di Padangsidimpuan. Menurutnya, audit ulang terhadap penggunaan dispenser di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) perlu dilakukan kembali.

Pasalnya, di beberapa SPBU ditemukan kecurangan yang dilakukan pengelola SPBU, kemudian ada juga pengaduan masyarakat, tegasnya. Kementerian Perdagangan dan Kementerian ESDM tak menerapkan standar dispenser secara baik dan hanya mengandalkan hasil akhir dalam bentuk uji tera, jelasnya.

Menurut Gus Irawan, pengaduan dan temuan dimaksud bukan saja digagas olehnya sebagai ketua Komisi VII. Tapi juga salah satu anggota Komisi VII DPR-RI Mukhtar Tompo yang menemukan kejanggalan pada SPBU di wilayah Jawa.

Gus menegaskan audit terhadap dispenser SPBU perlu dilakukan. Beberapa waktu lalu di Semarang, Jawa Tengah misalnya, ada temuan sebuah SPBU dengan melakukan uji volume BBM. Pada alat takaran 20 liter ternyata ada kekurangan sebasar -0,7. Jika ini dibagi 20 liter, maka didapatkan hasil -0,35 tiap liternya.

Jika dilakukan pembagian 100 untuk mendapatkan nilai persentase. Jadi 0,35 : 100 : 0,0035 dikali rupiah. Jadi, 0,0035 : 20 liter :Rp 6.550 :Rp 131.000. Tiap 0,0035 kali 131.000 :Rp458 (untuk 20 liter), jika dibagi 20 liter tadi, berarti ada kekurangan Rp 22,9 tiap liternya. Kemudian di  SPBU dimaksud rata-rata BBM terjual 18-19 kilo liter per hari. Dia menyatakan silakan dihitung sendiri berapa kerugian konsumen dan keuntungan yang diterima pengelola SPBU atas fakta itu.

Kekurangan volume atas hak pembeli BBM, menurutnya, selalu berkurang. Bila dikalikan dengan berapa banyak BBM terjual tiap hari, bulan, dan tahun, berapa banyak kerugian konsumen dan berapa banyak pula keuntungan yang diraup pemilik SPBU, jelasnya.

Sementara di Indonesia terdapat kurang lebih 7600 SPBU. Gus Irawan  ingin memastikan alat ukur di setiap SPBU terukur dengan adil. Hal yang mungkin dianggap kecil ini, perlu dicarikan solusinya.

Kewenangan uji tera saat ini, menurutnya, sedang dalam masa transisi untuk dilimpahkan dari Dinas Perdagangan Provinsi ke Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota. Sayangnya, pelimpahan ini tak didukung dengan SDM yang memadai. Alat tera dari Kementerian Perdagangan lewat Direktorat Metereologi telah dibagi secara masif ke setiap Kabupaten/Kota lewat UPTD masing-masing.

Faktanya, SPBU justru tak siap dengan SDM-nya. Dia menilai SPBU memang belum siap dengan SDM dan peralatannya. Pertamina sendiri mengeluhkan atas banyaknya permintaan tera ulang yang lambat direspon pemerintah. “Akibatnya, beberapa alat ukur tidak segera bisa dioperasikan. Persoalan jadi pintu masuk bagi pelaku usaha BBM yang bermental buruk dengan mengurangi volume takaran,” ungkapnya.

Akibat kecurangan pelaku usaha SPBU, Pertamina menanggung citra buruk. Perlu upaya maksimal dan koordinasi antara Pertamina, Kementerian ESDM, dan Kementerian Perdagangan untuk memastikan volume BBM yang dijual ke masyarakat tidak berkurang, ujarnya.

Mereka di Komisi VII sebenarnya sudah merekomendasikan ke BPPT untuk membuat alat tera meter digital. “SPBU wajib melakukan tera ulang secara berkala sesuai aturan. Dengan begitu jika ada masyarakat yang merasa dirugikan bisa langsung komplain ke SPBU setempat,” tuturnya. (wol/ags/min)

Editor: Agus Utama

Check Also

Komisi VII Gagas Lahirnya UU EBT

JAKARTA, Waspada.co.id – Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu menyatakan pihaknya sangat komit ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: