Home / Warta / Ekonomi dan Bisnis / Ketua Komisi VII: Kenaikan BBM Tanpa Sosialisasi Mengejutkan
Istimewa

Ketua Komisi VII: Kenaikan BBM Tanpa Sosialisasi Mengejutkan

MEDAN, Waspada.co.id – Ketua DPD Gerindra Sumut Gus Irawan Pasaribu menyatakan kenaikan harga BBM seperti pertamax per 1 Juli lalu cukup mengejutkan karena tidak seperti premium dan solar yang didahului dengan sosialisasi.

Gus Irawan Pasaribu yang juga Ketua Komisi VII DPR-RI membidangi energi dan lingkungan hidup, mengungkapkan hal itu kepada wartawan melalui sambungan telefon dari Jakarta kemarin.

Menurutnya kelemahan atas kenaikan harga Pertamax yang mencapai Rp500 per liter pada awal bulan ini karena momentumnya juga tidak tepat. “Seperti yang saya jelaskan sebelumnya kenaikan harga yang terjadi tidak tepat karena akan menjadi beban bagi masyarakat. Baru saja Idul Fitri. Baru juga kita lihat masyarakat ramai-ramai mudik dan arus balik.”

Oleh karena itu, menurut Gus Irawan, pemerintah, dalam hal ini Pertamina, mensosialisasikan terlebih dulu setiap terjadi kenaikan harga.

“Sekarang walaupun yang naik bahan bakar non subsidi tapi masyarakat membutuhkan informasinya. Kenapa? Karena pola konsumsi kan sudah berubah. Mungkin tahun 2009 ke bawah masih banyak yang menggunakan premium dan solar, namun seiring kebijakan pemerintah menghapuskan subsidi, sekarang kendaraan sudah banyak yang mengisi bbm non subsidi.”

Idealnya memang harus ada sosialisasi agar masyarakat tidak terkejut walaupun keputusan itu kemudian harus berubah sekali sebulan. “Kalau kita ikut aturan kementerian memang tidak ada kewajiban memberitahu kenaikan itu. Tapi karena melihat pola konsumsi dan menghindari efek lebih luas pada kenaikan harga perlu disosialisasikan,” jelasnya.

“Menurut saya kalau kita mengkaji dari korporasinya, saya meyakini bahwa Pertamina pasti sudah mencoba berpikir taktis dan baik, apakah kebijakan itu menjadi populis atau tidak. Karenanya dia pasti juga sudah menghitung cermat bahwa sesuatu hal yang harus dinaikkan, pastinya dilihat secara korporasi itu memang harus dilakukan,” sambungnya.

Seperti diketahui, Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2018 menyatakan bahwa badan usaha yang menaikkan harga BBM non subsidi cukup melaporkannya ke instansi dan tidak perlu mendapat persetujuan. Kenaikan tetap dikontrol dengan batas maksimal 10 persen.

Selanjutnya jika kenaikan harga melebihi batas maksimal maka pemerintah akan menurunkan. Peraturan itu sudah tertuang di Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 th 2018. Dalam peraturan tersebut badan usaha yang ingin melakukan kenaikan harga BBM non subsidi harus melaporkan dan mendapat persetujuan pemerintah.

Per 1 Juli 2018 lalu, Pertamina menaikkan harga Pertamax, dan BBM non subsidi lainnya. Kenaikan harga bahan bakar non subsidi akibat terus meningkatnya harga minyak dunia. Minyak mentah itu lebih dari 90 persen untuk pembentukan harga. Kenaikan ini juga dipicu menguatnya nilai tukar dolar AS terhadap rupiah.

Khusus SPBU Jakarta, Jabar, dan Banten harga Pertamax naik Rp600 menjadi Rp9.500 per liter. Kemudian harga Pertamax Turbo naik Rp600 menjadi Rp10.700 per liter.

“Aturannya jelas ya. Memang tidak ada kewajiban untuk mengumumkan. Tapi menurut saya informasi terkait kenaikan perlu disampaikan. Apalagi melihat harga rata-rata bahan bakar di pasar internasional sudah terus di atas 70 dolar AS. Bisa saja bulan depan naik lagi,” ungkapnya. (wol/ags/min/data2)

Editor: Agus Utama

Check Also

Gus Irawan: Kejatuhan Rupiah Kacaukan Asumsi APBN Pemerintah

MEDAN, Waspada.co.id – Kejatuhan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ke angka 14.400 mengacaukan asumsi ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: