Home / Warta / Ekonomi dan Bisnis / Ketua Komisi VII: Kebijakan Pemerintah Kerdilkan Pertamina
WOL Photo/Ist

Ketua Komisi VII: Kebijakan Pemerintah Kerdilkan Pertamina

MEDAN, Waspada.co.id – Kerugian yang diderita Pertamina saat ini dinilai sebagai efek dari kebijakan pemerintah yang mengkerdilkan perusahaan negara tersebut, sebagaimana dikatakan Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu.

Dia mengungkapkan hal itu kepada wartawan di Medan, Senin (6/8). “Pertamina hari ini mengkerdil karena kebijakan pemerintah. Artinya berbanding terbalik dengan cita-cita yang diucapkan pemerintah menjadikan perusahaan sebagai salah satu pemain berkelas dunia,” katanya.

Wakil Ketua Fraksi Gerindra di DPR RI itu menyatakan Pertamina hari ini sudah mencatat kerugian dalam skala besar. “Bagaimana mungkin perusahaan sebesar Pertamina harus mengalami kerugian. Ternyata rugi besar itu karena kebijakan pemerintah,” jelasnya.

“Perusahaan bisa besar kalau profitnya besar. Karena mereka baru mampu mengembangkan sayap perusahaan dari besarnya profit. Sebab mereka butuh tambahan modal untuk memperluas skala usaha. Lihat saja equity-nya. Karena profit bagian dari equity. Jika kemudian pertamina rugi karena equity-nya turun tentu disebabkan kebijakan pemerintah,” kata Gus Irawan.

Cara mengkerdilkan perusahaan ini pertama dengan mencabut subsidi BBM. Pemerintah mencabut subsidi BBM, tapi kemudian menyuruh Pertamina tetap menjual premium dan solar sesuai harga ketetapan pemerintah, tegasnya. “Lantas pada tahun politik ini pula, pemerintah meminta Pertamina tidak menaikkan harga Pertalite.”

Pemerintah, kata Gus Irawan, memberi penugasan kepada pemerintah menjual bahan bakar yang harganya ditetapkan. Sebenarnya tugas pemerintah memberi subsidi ke masyarakat, bukan perusahaan yang menanggung beban tersebut. “Akibatnya wajar, jika Pertamina rugi besar. Adalah satu kemutlakan negara mensubsidi rakyat, bukan subsidi dari korporat.”

Kemudian, langkah yang juga turut merugikan Pertamina tentu saja pemberlakukan satu harga bahan bakar sampai ke pelosok nusantara. “Pemberlakuan harga itu, cost-nya langsung ditanggung Pertamina. Padahal sebenarnya Pertamina membutuhkan kalkulasi hitungan pada harga berapa misalnya bahan bakar bisa dijual sampai ke Papua. Kalau sama harga di Jakarta dan harga di Papua, apakah itu tidak menyebabkan ketimpangan pendapatan,” ujarnya.

“Alasan pemerintah meminta Pertamina menanggung ‘harga subsidi’ itu karena sudah diberikan blok-blok migas yang jatuh tempo sebagai bagian dari determinate perusahaan asing. Lho, ini malah makin membingungkan. Sebab blok migas yang diserahkan itu belum tentu langsung menghasilkan,” sambung Gus Irawan.

“Justru pertamina masih harus mengeluarkan capital expenditure (capex) untuk mengelola blok migas sampai menghasilkan. Karena yang diberikan ke Pertamina adalah sumur tua. Butuh investasi untuk recovery sehingga bisa kembali normal. Namanya take over dari perusahaan asing tentu tidak langsung menghasilkan,” tambahnya.

Jadi menurut dia problem Pertamina ini suatu keanehan. “Dan lebih aneh lagi kalau mereka harus menjual aset akibat kerugian dari kebijakan pemerintah. Ya kita tahulah bagaimana kualitas pemerintah sekarang mengelola BUMN. Semoga tidak terulang penjualan BUMN-BUMN strategis seperti masa lalu.” (wol/ags/min/data1)
Editor: Agus Utama

Check Also

Pemerintah Dinilai ‘Plin-plan’ Soal Kenaikan Harga BBM

JAKARTA, Waspada.co.id – Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu mengatakan, langkah pemerintah dalam ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: